PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Di mana, dengan tidak dilanjutkannya pembahasan APBD perubahan, maka secara otomatis tahun ini tidak ada koreksi atas program yang telah berjalan.
Dewan pun mengingatkan bahwa kondisi yang ada saat ini merupakan keinginan pemprov. Sehingga dampak yang ditimbulkan harus ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Riau.
“Sesuai aturan, dewan memang tidak memberi sanksi kepada pemprov jika tidak membahas APBDP. Hanya kita sayangkan saja dan tentunya masyarakat harus tahu bahwa situasi ini adalah keinginan dari pemprov,” kata Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu, Ahad (30/9) siang.
Adapun dampak tidak adanya APBD perubahan, dikatakan Kordias sangatlah besar. Selain berdampak kepada masyarakat langsung juga akan berdampak kepada tenaga ASN dan juga honorer. Karena, pemerintah daerah berbeda dengan pemerintab pusat. Di mana jika pemerintah pusat tidak ada APBNP, maka kondisi itu tidak bisa disamakan dengan daerah.
“Kita tidak sama dengan pemerintah pusat. Walaupun tidak ada APBNP yang mengatur negara ini pusat. Setiap aturannya menjadi pedoman nasional. Sangat jauh dengan daerah,” ujar legislator asal Kota Pekanbaru itu.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Saiman Pakpahan menilai tidak adanya APBDP harus dilihat dari kondisi keuangan pemprov. Karena menurut dia, APBDP merupakan koreksi atas program yang telah berjalan selama 6 bulan atau lebih dari APBD murni. Jika keuangan pemprov defisit, maka tidak adanya perubahan tidak akan berpengaruh terhadap program yang telah direncanakan.
“Saya memandang secara filosofis ya, bukan teknis. Karena kalau teknis tentu yang lebih tahu orang keuangan,” jelas Saiman.
Namun, berbeda halnya jika kondisi keuangan pemprov mencukupi. Tentunya setiap evaluasi yang dilaksanakan pemprov, harus ditambahkan pada perubahan. Hal itu bisa terlaksana jika ada pembahasan atau evaluasi terlebih dahulu.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu memastikan pembahasan APBD perubahan tidak dilanjutkan. Itu setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar pertemuan dengan Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Jumat (28/9) lalu. Kata Kordias, pemprov mengaku tidak mampu untuk melanjutkan pembahasan APBDP dengan waktu yang sangat sedikit.
