PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Titik api di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Terbaru, jumlah titik api yang tersebar di 12 kabupaten/kota mencapai 141 titik. Jumlah tersebut terdiri dari 140 titik dengan kategori medium atau sedang, dan satu titik dengan kategori high atau tinggi.
Data tersebut merupakan pemantauan langsung Kepolisian Daerah (Polda) Riau dengan satelit Tera, Nora, Lapan dan Aqua. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dalam keterangan tertulis yang diterima Riau Pos menuturkan, selain melakukan pemantauan dengan mengguncakan citra satelit, pihaknya juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Hasilnya, dari verifikasi tersebut terdapat 129 titik api atau kebakaran lahan.
“Kegiatan pemadaman dilakukan melalui koordinator kegiatan pemadaman karhutla dengan mengarahkan proses pemadaman di lokasi titik api,” ujar Kapolda, Ahad (28/2).
Lebih jauh disampaikan Irjen Agung, dalam penanganan serta upaya pemadaman telah ditunjuk masing-masing person in charge (PIC) di wilayah yang terdapat titik api. Mulai dari kapolres hingga kapolsek. Upaya pemadaman yang melibatkan tim gabungan TNI, Polri dan relawan terus dilakukan hingga titik api benar-benar padam.
Dari yang terpantau kemarin, jumlah titik api terbanyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan 49 titik. “Tepatnya di Kecamatan Kempas, Inhil. Di sana telah ditunjuk secara langsung sebagai PIC Kapolsek Kempas. Dengan jumlah petugas sebanyak 128 orang. Terdiri dari personel Polri, TNI, staf desa, petugas BPBD, Manggal Agni dan masyarakat relawan,” terangnya.
Sedangkan untuk alat pemadaman, tim di lapangan menurunkan 4 unit mesin mini striket, 1 unit mesin robin dan 1 unit mesin maks 3D. Adapun upaya pemadaman saat ini sudah masuk ke tahapan pendinginan lahan yang terbakar. Di mana hingga kemarin, petugas masih stand by di lokasi titik api atau kebakaran lahan.
Jajaran Polda Riau, lanjut Agung, juga melaksanakan kegiatan preventif dan preemtif berupa penyebaran maklumat agar masyarakat tidak membakar lahan.
Meranti Mulai Berkabut
Sejumlah wilayah di Kepulauan Meranti mulai diselimuti kabut asap. Asap itu dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Rangsang sejak beberapa pekan terakhir. Seperti Ahad (28/2) siang. Kabut asap tampak jelas di Perairan Selat Air Hitam. Tepatnya antara Pulau Rangsang dan Pulau Tebingtinggi, Kepulauan Meranti. Walaupun demikian, bencana tersebut belum begitu mempengaruhi aktivitas warga.
Di Pelabuhan Domestik Tj Harapan misalnya, tampak armada laut dari Provinsi Kepulauan Riau dan Riau masih beroperasi seperti biasanya. Belum ada yang membatalkan jadwal keberangkatannya walaupun jarak pandang mulai berkurang.
“Kabut pertama ini, namun jarak pandang masih batas normal. Kabut pekat tadi pagi. Kalau siang sudah mulai berkurang. Aktivitas penumpang masih normal seperti biasa,” ujar petugas KSOP Selatpanjang Dedi kepada Riau Pos.
Menyikapi kondisi itu juga ia mengaku jika KSOP Selatpanjang terus memantau kualitas jarak pandang perairan masuk dan keluar daerah setempat. Untuk itu, ia memastikan jika perairan tujuan Kepulauan Riau aman. Sama halnya di perairan Tj Buton, Siak Riau. Walaupun terdapat kabut tipis, hasil koordinasi mereka dengan armada laut yang melewati jalur tersebut juga masih aman.
“Kami terus memantau kualitas jarak pandang sebelum memberikan izin berlayar. Jika memang tidak memungkinkan wajib menunda keberangkatan. Namun saat ini masih normal,” ungkapnya.
Ikut Berjibaku, Kapolres Ancam Pelaku
Api masih berkobar membakar semak belukar di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti sejak beberapa pekan hingga hari ini. Komando penanggulangan dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti sejak Sabtu (27/2), lanjut Ahad (28/2) diikuti puluhan tim gabungan di Desa Tenggayun Raya. Tidak hanya di sana, tim yang terdiri dari TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Masyarakat Peduli Api (MPA) dan masyarakat juga tersebar di sejumlah desa lainnya yang masih membara.
Informasi dari dasboard Lancang Kuning, api tersebar di tiga kecamatan. Seperti Kecamatan Tebingtinggi Barat, tiga titik api, Kecamatan Rangsang Pesisir tepatnya di Desa Tenggayun Raya dan Tanjung Kedabu 10 titik. Lanjut Kecamatan Rangsang yang berada di Desa Gayung Kiri dan Tj. Gemuk sebanyak 19 titik Api.
“Saat ini personel gabungan masih melakukan penanggulangan di TKP. Sebagian TKP juga sudah dipasang garis polisi dengan total keseluruhan lahan yang terbakar kurang lebih 12 hektare,” jelasnya.
Menyikapi kondisi itu ia mengancam tidak akan memberi ampun dan akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Jika memang ditemukan atau ditangkap ada pelaku pembakaran hutan dan lahan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Dari hasil laporan sementara yang ia terima, titik api tersebut muncul diduga akibat masyarakat yang sengaja membuat perapian ketika musim kemarau.
“Kami tidak main-main soal karhutla. Siapa pun pelakunya bila terbukti membakar hutan dan lahan pada musim kemarau akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Pur) H Asmar, menyikapi serius kemunculan titik api yang terjadi di tiga kecamatan yang tersebar. Meminimalisir kebakaran yang masih membara hingga saat ini, pascadilantik Jumat (26/2) lalu, dia langsung menggelar rakor di Kantor BPBD Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang, Ahad pagi (28/2/21). Rakor juga melibatkan Sekda Dr Kamsol, dan seluruh camat se-Kepulauan Meranti.
Dalam situasi saat ini Asmar berharap peran semua pihak. Termasuk camat, kepala desa. “Saya minta kepada camat wajib mengkoordinasikan penanggulangan karhutla secara terencana, terpadu dan menyeluruh, dengan melibatkan MPA, Bhabinkamtibmas dan Koramil untuk melakukan pemadaman,” ujarnya.
Bahkan pensiunan polisi berpangkat AKBP itu, menginstruksikan kepada camat dan kades tidak meninggalkan tempat jika muncul titik api di wilayahnya.
Camat harus turun langsung melakukan pemadaman bersama MPA, kepolisian dan TNI. “Jika terjadi kebakaran camat harus ikut melakukan pemadaman jika perlu tidur di sana. Saya akan cek posisi camat, termasuk kepala desa. Karena jika terjadi bencana seperti ini bukan saja menjadi masalah daerah tapi juga nasional, bahkan internasional, apalagi untuk kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga semua bisa komplain,” jelasnya.(nda/wir)
