JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua DPP Partai NasDem Okky Asokawati menyoroti dampak virus corona secara luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Tanah Air. Terlebih dengan adanya seruan menjaga jarak fisik (phsyical distancing), serta penutupan perkantoran yang diyakini akan memutus mata rantai penyebaran virus ini.
Namun demikian, Okky meminta pemerintah membuat kebijakan turunan untuk mengantisipasi terjadinya persoalan baru di tengah kondisi darurat Covid-19 ini. Terutama di sektor dunia usaha yang melibatkan banyak pekerja.
“Pemerintah harus membuat kebijakan turunannya. Misalnya, jika kantor tutup, bagaimana nasib perusahaan? Bagaimana nasib pekerja? Bagaimana pula dengan pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian? Ini harus dibuat formula agar tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari,” kata Okky, akhir pekan ini.
Model senior ini mengatakan, di tengah keterbatasan fasilitas layanan kesehatan saat ini dibutuhkan kolaborasi antara negara, pihak swasta dan masyarakat sipil untuk bersama mengatasi pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan pemerintah menurutnya tidak cukup untuk mengatasi persoalan ini. Peran pihak swasta dan masyarakat sipil menjadi simpul penting untuk akselerasi kerja bersama lawan corona. “Upaya itu sudah tampak, tinggal diperkuat dan diperkokoh,” tutur mantan Anggota Komisi IX DPR ini.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk memastikan penanganan wabah ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dia menilai, sepekan terakhir ini koordinasi tersebut mulai terbangun dengan baik. “Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran Rp4,5 triliun untuk penerima kartu sembako dan Rp10 triliun untuk pekerja harian harus dibuat sistem yang baik, transparan, akuntabel dan berbasis data yang akurat. Di poin ini kolaborasi pemda dan pemerintah pusat sangat penting,” tegasnya.
Oleh karena itu, Okky mengajak semua pihak bersatu dan gotong royong dalam menbatasi penyebaran virus corona. “Kritik publik terhadap penanggulangan Covid-19 juga harus proporsional dan solutif. Begitu juga pemerintah diharapkan terbuka dengan kritik dan masukan dari publik,” ujarnya.(fat/jpnn)
