JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sekjen PKB yang baru M Hasanuddin Wahid banyak mendapat sorotan. Sebab, selama ini dia tidak terlalu nampak ke publik. Hasan, sapaan akrabnya pun menegaskan akan bekerja dengan baik dan menjaga soliditas partai. Ia pun siap dipecat jika dianggap tidak becus melaksanakan tugas.
Hasan mengatakan, dirinya menyadari bahwa selama ini dia terlalu dikenal publik. Namun, bukan berarti dia tidak mengetahui seluk beluk PKB. Politikus asal Malang itu menegaskan bahwa dia sudah sejak 2012 menjadi wakil sekjen (Wasekjen) PKB.
Dia sudah merasakan berganti-ganti sekjen, mulai Imam Nahrawi, Hanif Dhakiri, Abdul Kadir Karding, kemudian Hanif Dhakiri lagi. “Orang tidak tahu kalau saya sudah tujuh tahun jadi wasekjen,” terang dia saat ditemui di kantor DPP PKB, kemarin.
Ke depannya tantangan PKB semakin berat. Menurut dia, kepimpinan PKB dijalankan dengan kolektif kolegial. Jadi, tugas dibagi ke beberapa pengurus. Ada waketum, wasekjen, dan pengurus lainnya. Namun, dia yakin PKB akan semakin besar. Hal itu berkaca pada perolehan suara Pemilu 2019.
PKB semakin matang. Hal itu terlihat saat Muktamar Bali 20-22 Agustus lalu. Tidak ada hiruk-pikuk dalam muktamar. Alumnus UIN Malang itu mengatakan, konflik di PKB terjadi di zaman lalu, sekarang sudah tidak ada konflik lagi.
"PKB konfliknya duluan, setelah itu adem," ungkapnya. Berbeda dengan partai lain yang baru mulai muncul konflik.
Sekarang PKB tidak disibukkan mengurus konflik. Partainya lebih fokus menghadapi masa depan, dengan gencar melakukan digitalisasi. Hasan mengatakan, pihaknya sudah memulai dengan KTP-el, dan e-Office. Sudah terkoneksi dengan sistem teknologi. Menurut dia, PKB sudah menjadi partai modern.
Bagaimana dengan konflik antara mantan sekjen sebelumnya, Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding, apakah dia akan belajar dari kasus pendahulunya? Hasan mengatakan, semua pengurus baru sudah berbaiat untuk menjaga soliditas partai dalam satu kepemimpinan di bawah Muhaimin. Semua pengurus satu irama. Di PKB hanya ada satu imam, dan satu mandataris, yaitu Muhaimin.
Jadi tidak ada sekjen atau wakil ketua umum yang bekerja di luar instruksi ketua umum. "Memang yang menjadi mandataris siapa?" celetuknya. Jadi, semua harus kembali ke mandataris tunggal. Jika sudah diputuskan ketua umum, maka semua harus ikut. Tidak boleh ada yang tidak mematuhinya.
Hal itu semua sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Ketua umum mempunyai hak untuk mengangkat atau menurunkan pengurus. Hasan menegaskan, jika dirinya dianggap tidak becus melaksanakan tugas, dia pun siap dicopot dari jabatan sekjen.
Menurut dia, selama ini Muhaimin sangat demokratis dalam memimpin partai. Muhaimin tidak pernah sendirian dalam mengambil keputusan penting. Sebelum mengambil keputusan pasti akan dikonsultasikan ke dewan syuro.
Lukman Edy mengatakan, walaupun tidak menjadi pengurus PKB, tapi dia berkomitmen menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membesarkan Green Party, julukan PKB di luar struktur. Dia akan melakukan koreksi terhadap kebijakan yang akan merugikan partai.
"Fungsi ini yang selama 1- tahun tidak berjalan sama sekali," ujarnya kepada JPG kemarin.
Menurut dia, di internal PKB tidak ada yang berani melakukan kritik terhadap kebijakan ketua umum. Lima tahun ke depan, dia akan menjalankan fungsi kritik konstruktif kepada pengurus DPP PKB.(lum/egp)
