JAKARTA (RIAUPOS.CO) - KPU memutuskan membagi zona kampanye rapat umum alias kampanye akbar menjadi dua zona. Pembagian itu mengikuti jumlah paslon presiden-wakil presiden yang juga dua pasang. Hanya, pembagian zona tersebut urung diikuti kesepakatan mengenai pembagian waktu pergantian zona. Pembahasan itu dilanjutkan pekan depan.
Sejatinya pembagian tersebut sudah disiapkan KPU secara detail. Sebanyak 34 provinsi dibelah menjadi dua zona yang masing-masing berisi 17 provinsi. Tiap paslon akan berkampanye di zona yang sama dengan parpol pengusung dan pendukungnya.
Dengan pembagian itu, tidak akan ada cerita Partai Demokrat berkampanye di provinsi yang sama dengan PDIP pada hari yang sama. Sebab, kedua partai berbeda kelompok, sesuai dengan koalisi dalam dukungan pilpres. Kampanye paslon 01 juga tidak akan bertemu dengan Partai Gerindra serta paslon 02 tidak bertemu dengan PKB, misalnya, di satu area. KPU juga membuat klausul bahwa partai yang tidak berafiliasi dengan paslon pilpres bebas memilih waktu dan zona kampanye.
”Pengaturan yang ini dibuat khusus untuk mengakomodasi Partai Garuda,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam Forum Rakor Kampanye di Gedung KPU, kemarin.
Sebab, Garuda merupakan satu-satunya partai yang tidak berafiliasi kepada paslon 01 maupun 02 dalam pilpres. Rancangan awalnya, kelompok mana yang mengawali kampanye di tiap-tiap zona akan diundi. Pengaturan waktu pergantian zona dirancang per tiga hari. Artinya, setelah tiga hari pertama berada di zonanya, setiap kelompok wajib bertukar zona selama tiga hari pula. Terus bergantian hingga masa kampanye usai.
Penjadwalan itulah yang belum disepakati. Terlebih, juga ada waktu kosong tanpa jadwal pada 3 April karena bertepatan dengan Isra Mikraj.
”Bagaimana kalau diaturnya bergantian satu hari?” ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
Begitu pula persoalan kampanye akhir pekan. Ada yang memang mengincar zona tertentu untuk berkampanye di akhir pekan sehingga berharap bisa mendapat kesempatan lebih besar. Menanggapi hal itu, Wahyu memastikan bahwa semua peserta mendapatkan kesempatan yang adil. Termasuk untuk berkampanye di akhir pekan.
”Hanya bedanya, di zona mana kampanye akhir pekan itu dilakukan,” ujarnya. Namun, akhirnya pembahasan persoalan pembagian waktu kampanye ditunda hingga pekan depan.(byu/c9/fat/jpg)
