JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PDI Perjuangan ternyata tak satu suara soal kasus Pelindo II. Sebagian mendukung, sebagian malah tak setuju. Sekretaris Fraksi PDIP di MPR, TB Hasanuddin, mengkritik rekomendasi Pansus Pelindo II bentukan DPR. Menurutnya, rekomendasi hasil kerja Pansus Pelindo II agar Presiden Joko Widodo mengganti menteri justru sudah berlebihan.
Hasanuddin mengatakan, DPR seolah memaksa Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan rekomendasi pansus pimpinan Rieke Diah Pitaloka itu. "Bahkan bisa disebut sebagai intervensi legislatif kepada eksekutif," ujarnya di Jakarta, Sabtu (26/12).
Hasanuddin mengakui, salah satu fungsi DPR memang mengawasi kinerja pemerintah. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Selain itu, katanya, sudah menjadi kewajiban DPR untuk mengkritik pemerintah. Selanjutnya, DPR memberi masukan sebaga solusi ke pemerintah demi kepentingan rakyat.
Karenanya, mantan sekretaris militer kepresidenan itu menilai rekomendasi Pansus Pelindo II agar Jokowi mencopot menteri justru tidak relevan. Sebab, kata anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu, DPR tidak boleh terlalu masuk ke urusan internal eksekutif, termasuk menentukan posisi-posisi di pemerintahan.
"Mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden," ujar ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.(dna)
Sumber: JPG/JPNN
Editor: Hary B Koriun
