JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Senin (24/7/2017) kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan pimpinan fraksi partai koalisi di DPR di Istana. Akan tetapi, tak ada perwakilan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pertemuan itu.
Adapun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan enggan menjawab perihal tidak hadirnya mereka dalam pertemuan tersebut.
"Apa perlu pertanyaan itu?" tanya dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Dia menilai, seharusnya, yang ditanya adalah soal PAN yang menyetujui Perppu nomor 1 tahun 2017 mengatur tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. PAN menyatakan setuju dengan Perppu itu.
"Semalam penting kan UU mengenai pajak agar orang asing pajaknya ditarik. Kami dukung, tidak ada masalah," tuturnya.
Diterangkannya, komunikasi dengan Presiden Jokowi, pemerintah maupun partai politik berjalan dengan baik saja.
"Kalau ada merasa tidak baik, tanya," ucapnya.
Apakah memang PAN sering tidak diajak pertemuan?
"Soal absen biasa saja," tuntasnya.
Di sisi lain, Partai Demokrat tak mau ikut campur masalah PAN dan partai koalisi pemerintah. Menurut Wakil Ketua Umum PD Syarif Hasan, terserah Presiden Joko Widodo apakah mau mengundang PAN atau tidak.
"Itu urusan merekalah. Siapa yang dipanggil siapa yang tidak dipanggil ya urusan mereka, ya kan?" ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Dia menambahkan, dirinya tidak ingin berspekulasi apakah itu merupakan sindiran Jokowi untuk PAN atau bukan.
"Ya itu tanya Pak Jokowi dong," tandasnya. (boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
