JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan adanya motif politik datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait kenaikan THR PNS, TNI/Polri, dan pensiunan, termasuk juga pemberian gaji ke-13 pada tahun ini.
"Ya ini kan tahun politik, pasti motifnya adalah motif politik," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Di samping itu, anak buah Prabowo itu juga heran mengapa kenaikan THR PNS 2018 itu tidak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Justru kenaikan itu dilakukan sekarang, yang sudah memasuki tahun politik.
"Tahun politik, Ramadan dan Idulfitri terakhir sebelum pilpres," jelasnya.
Seharusnya, tegasnya, pemerintah pun memikirkan persoalan yang sering diadukan ke DPR, yakni masalah honorer. Fadli menerangkan, cukup banyak honorer yang nasibnya tidak jelas, status menggantung, dan honornya sangat kecil.
"Saya kira mulai dari buruh honorer, tenaga harian lepas, penyuluh, inseminator tapi status mereka tidak jelas. Honornya Rp100 ribu, Rp200 ribu," ungkapnya.
Dia menyebut, jika pemerintah punya anggaran besar, harusnya diperuntukkan bagi honorer.
"Kalau memang ada anggaran sampai puluhan triliun kenapa tidak diproritaskan untuk honorer supaya ada kejelasan," tutup wakil ketua umum Partai Gerindra itu. (boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
