JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih mencari celah rasionalisasi anggaran Pemilu 2024. Melihat situasi pandemi yang semakin terkendali, salah satu opsi yang memungkinkan dipangkas adalah pengadaan alat pelindung diri (APD). Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan, dari usulan awal Rp86 triliun, pihaknya saat ini sudah memangkas lebih dari Rp 20 triliun belanja pemilu. "Exercise kami kalau tidak salah sudah mencapai 62 triliun," ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin (23/3).
Menurut Arief, kebutuhan APD bisa dikurangi dari pos anggaran pemilu. Ini karena, situasi pandemi menunjukkan perbaikan. Jika pandemi sudah berganti endemi, belanja APD bisa dikurangi signifikan. Misalnya, untuk kebutuhan baju hazmat, bilik khusus, disinfektan. "Mungkin hanya perlu masker dan hand sanitizer," kata pria asal Surabaya itu.
Arief sendiri tidak membeberkan berapa besar alokasi anggaran untuk APD. Namun jika mengacu pada Pilkada 2020 lalu, jumlahnya cukup besar. Saat itu, APBN menggelontorkan kebutuhan APD sekitar Rp2 triliun meski pemilihan hanya di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Artinya, jika menggunakan standar yang sama untuk pemilu, belanja APD bisa jauh lebih besar.
Terpisah, pemerintah menyambut baik wacana penerapan pemilu berbasis digital. Menkominfo Johnny G Plate mengungkapkan, ke depan lihaknya bakal mendorong studi penerapan pemilu digital yang berlangsung di negara-negara lain.
Menurut Menkominfo, sudah banyak negara yang sudah mulai menerapkan digitalisasi pemilu, bahkan hingga e-voting. Diyakininya, pengadopsian teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik.
"(Digitalisasi) baik dalam tahapan pemilihan, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," Kata Johnny. Sekjen Partai Nasdem tersebut mencontohkan Estonia sebagai negara terdepan yang mengadopsi pemungutan suara secara digital. Johnny menyatakan, negara di kawasan baltik itu telah melakukan pemungutan online melalui sistem e-vote atau internet voting, sejak tahun 2005.
Saat ini, Estonia telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara maupun tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. "Jadi bukan baru, termasuk KPU Indonesia sudah lama juga menyiapkannya," jelasnya.
Pria asal Nusa Tenggara Timur tersebut menyatakan, upaya sama tengah dikembangkan KPU India. Mereka bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi, mengembangkan teknologi blokchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilu (televoting). "Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman, bisa dilakukan bersama mereka," ungkap Johnny.
Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Johnny menyatakan tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting telah digunakan di 34 negara di dunia. Hal itu dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.(far/tau/bay)
Laporan JPG, Jakarta
