Banyak BUMD Sakit, DPRD Sarankan Lelang Jabatan

Politik | Jumat, 20 Juli 2018 - 10:40 WIB

KOTA(RIAUPOS.CO) - Banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sakit membuat DPRD harus berfikir keras.

Baca Juga :Ketua DPRD Siak Berikan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir

Dari hasil pengamatan selama ini, BUMD sakit dikarenakan pejabat yang memimpin tidak kompeten.  Bahkan ada juga beberapa pejabat yang diangkat berdasarkan unsur kedekatan dengan pimpinan. Maka dari itu Komisi III DPRD Riau menyarankan agar jabatan di BUMD dilelang.

Sehingga setiap pejabat memiliki kompetensi dan integritas dalam memajukan perusahaan plat merah. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Kamis (19/7). Ia mengatakan jangan sampai terjadi nepotisme dalam pengangkatan pejabat BUMD.

“Kita bisa hitung ada berapa BUMD yang tidak menghasilkan? Malah merugikan. Udah gitu masih minta penyertaan modal. Ini apa sebenarnya? Mau disembuhkan atau bagaimana?”kata Suhardiman saat ditemui di ruang kerjanya.

Ke depan, kata dia, harus ada mekanisme penunjukan pegawai atau pejabat BUMD dengan profesional. Salah satu caranya adalah dengan mekanisme lelang. Setiap calon pejabat yang mendaftar harus melalui fit and proper test. Setelah itu dilakukan agreement untuk mencapai target yang ditetapkan.

Jika nantinya pejabat yang terpilih tidak bisa mencapai target, maka sesuai dengan agreement yang harus diminta mundur.”misalkan diminta untuk melakukan pembenahan dalam 1 tahun. Itu dituangkan kedalam agreement tadi. Kemudian pada tahun berikutnya mulai menetapkan target laba. Jika tidak tercapai mundur,” ujarnya.

Menurut dia, sejumlah penekanan tersebut dirasa mampu membuat pejabat BUMD bisa terpacu. Kemudian menghasilkan profit bagi daerah. Karena BUMD sendiri dibentuk dari uang masyarakat. Serta harus menghasilkan keuntungan untuk rakyat. Jangan sampai justru menjadi benalu dan membebani.

“Jangan jadi benalu lah. Makanya untuk perubahan ini kita harus berani mengambil langkah. Selama ini yang menjadi pegawai atau pejabat karena unsur kedekatan. Ini di masa depan kami harapkan tidak terjadi lagi,”pungkasnya.(nda)

(Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook