PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Riau melayangkan protes terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Protes itu disampaikan berkaitan dengan nominal bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggarkan oleh pemprov Riau pada masa pandemi saat ini.
FPD menilai BLT sebesar Rp300 ribu perbulan yang sebagian telah diserahkan, dirasa tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami sampaikan protes tersebut pada saat rapat evaluasi kemaren langsung kepada Pak Sekda. Kami minta supaya anggaran BLT yang cuma Rp10 ribu sehari itu dinaikan dua kali lipat," sebut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho kepada Riaupos.co, Jumat (18/9/2020).
Ia menjelaskan, dalam rapat evaluasi saat itu pihaknya baru mendapat penjelasan bahwa BLT yang telah dianggarkan belum tersalurkan oleh pemprov. Dari total Rp260,01 miliar yang dianggarkan, baru Rp163,52 miliar diserahkan ke masyarakat.
Artinya, lanjut Agung, baru hanya sekitar 50 persen BLT yang sudah dianggarkan sampai ke tangan penerima. Padahal seharusnya, bantuan tersebut telah tersalurkan secara menyeluruh oleh pemprov hingga jelas pembahasan APBD Perubahan saat ini.
"Sudahlah jumlahnya sedikit ternyata tidak tersalurkan menyeluruh. Ini kan aneh. Makanya saya minta dengan tegas supaya BLT itu ditambah dua kali lipat," tegas Agung.
Selain persoalan BLT, Agung juga meminta agar Pemprov Riau segera menetapkan PSBB di sejumlah wilayah zona merah. Terutama Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekan-Sikawan). Dirinya merasa tidak ada lagi jalan untuk menghentikan laju penyebaran pandemi selain pelaksanaan PSBB.
"10 hari saja dilakukan PSBB saya yakin akan berdampak sangat baik. Tapi jangan PSBB abal-abal yang diterapkan. BLT kepada masyarakat itu utamakan. Sehingga ketika memang diterapkan PSBB, masyarakat setidaknya sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari," tambahnya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi
