Sementara itu di sektor hukum, nama Jaksa Agung M Prasetyo santer disebut bakal dilengserkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk menempati kursi pucuk pimpinan korps Adhiyaksa.
Lalu, kapan reshuffle bakal dilakukan? Ditanya seperti itu, JK enggan memberi jawaban pasti. Dia hanya menyebut semua masih dalam proses. Namun berdasar beberapa info yang dihimpun JPG, reshuffle akan dilakukan pada awal 2016. Jika pembicaraan dengan partai politik pendukung pemerintah berjalan lancar, kemungkinan reshuffle akan dilakukan pada Rabu 6 Januari 2016 pekan depan.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut berkomentar seputar klaim dari politikus PAN yang katanya mendapat informasi dari pihak istana bahwa PAN akan mendapat jatah dua menteri.
Menurut Paramono, presiden tidak pernah berbicara dengan salah satu partai tertentu terkait wacana reshuffle. Apalagi, sampai menyebut nama calon menteri.
”Katakanlah, sudah seakan-akan menyepakati nama tertentu. Itu sama sekali tidak ada,” tegas Pramono, di ruang kerjanya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta.
Mantan Sekjen DPP PDIP itu juga mempertanyakan sumber yang dipakai internal PAN tentang kabar jatah dua menteri tersebut. ”Orang dalam istana kan bisa tukang parkir, pembantu, bisa pula rumor-rumor. Yang jelas, (sumber, red) bukan yang berkompeten,” sindirnya.
Bersamaan dengan isu jatah dua menteri tersebut, dua nama politisi PAN juga beredar kencang telah dipersiapkan untuk masuk ke kabinet. Mereka adalah Taufik Kurniawan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan Asman Abnur yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Tak mau ketinggalan, Mendagri Tjahjo Kumolo ikut angkat bicara mengenai rencana reshuffle. Khususnya, terkait pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan tentang keyakinannya mendapatkan jatah menteri. Menurut Tjahjo, hal itu sungguh tidak etis untuk disampaikan ke hadapan publik.
’’Terkesan mendesak atau mendikte hak prerogatif presiden, apalagi PAN menyampaikan secara terbuka,’’ ujarnya dalam keterangan pers kemarin.
Menurut Tjahjo, membangun komunikasi dengan presiden sah-sah saja sebagai pimpinan parpol. Namun, jangan sampai membangun rumor yang dapat mengganggu kinerja kabinet.
