Meleset jauhnya realisasi penerimaan pajak juga membuat tekanan kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menguat. Demikian pula Menteri BUMN Rini Soemarno yang terus didesak beberapa partai politik, termasuk PDIP selaku pendukung utama Jokowi-JK, untuk dilengserkan.

Sebelumnya, berembus kabar jika reshuffle akan dilakukan pertengahan Desember ini. Namun, tertunda gara-gara mencuatnya kasus ’’Papa Minta Saham’’, maupun isu pemilihan calon pimpinan KPK dan revisi Undang-undang KPK yang membuat situasi perpolitikan nasional kini memanas.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hal yang lumrah dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, masuknya PAN juga harus diakomodasi di kabinet.

“Ekonomi lesu membuat para menteri di sektor ekonomi dalam sorotan, tapi bisa juga reshuffle dilakukan pada menteri di sektor lain,” ujarnya.(owi/end)

Sumber: JPNN/JPG