JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai 27,54 juta penduduk miskin pada Maret 2021.
Syarief Hasan menilai, kenaikan angka kemiskinan ini menunjukkan tidak efektifnya program pemerintah. "Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program telah digalakkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Namun, hingga kini, program tersebut berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia," kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Memang, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin hingga Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Angka ini membuat persentase kemiskinan menjadi 10,14 persen dari total penduduk Indonesia. BPS menambahkan dalam rilisnya pada Kamis (15/7/2021), jumlah penduduk miskin bertambah mencapai 1,12 juta orang bila dibandingkan tahun 2020.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan agar angka kemiskinan tidak semakin bertambah.
"Pemerintah harus segera melakukan langkah yang bisa menekan angka kemiskinan dengan penguatan UMKM, sektor ekonomi kreatif, penekanan angka PHK, hingga keberpihakan pembukaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia," tegas Syarief Hasan.
Menurut Syarief Hasan, pemerintah juga harus menggandeng perusahaan dan industri dalam menekan angka PHK. "Kita melihat bahwa banyak sekali perusahaan dan industri yang melakukan PHK. Kalau hal ini terus berlanjut maka akan semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan berbuntutnya pada peningkatan angka kemiskinan," katanya.
Ia pun menyebut, pengelolaan kemiskinan sekarang seperti "poco-poco". "Dulu, SBY selalu dikritisi dan disebut poco-poco, padahal SBY terbukti bisa menekan kemiskinan dari 17,76 persen (39,30 juta) turun drastis menjadi 10,96 persen (27,73 juta) di akhir masa jabatannya. Berbeda dengan sekarang, sudah memasuki dua periode namun kemiskinan masih belum menurun signifikan, tahun 2020 sebanyak 10,19 persen, sementara 2019 sebesar 9.22 persen seperti poco-poco," jelas Syarief.
Mantam Menteri Koperasi ini pun mendorong pemerintah untuk melakukan langkah yang terukur. Pemerintah harus membuat langkah terukur dengan menanggulangi Pandemi Covid-19 terlebih dahulu.
"Setelah itu, memulihkan ekonomi nasional dengan menguatkan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, hingga membuka lapangan kerja baru agar semakin banyak yang bekerja hingga mampu menekan angka pengangguran di Indonesia," pungkasnya.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Rinaldi
