RENGAT (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) pada tahun ini kembali bakal melakukan rasionalisasi anggaran. Hal ini dilakukan setelah realisasi pendapatan yang tidak lagi sesuai dengan pengeluaran dan belanja pemerintah.
Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu Miswanto SE menyarankan kepada komisi terkait di lembaganya agar melakukan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal itu dapat saja dilakukan dengan menjadwalkan rapat dengar pendapat (hearing) dengan OPD tersebut.
“Saya sudah menyarankan kepada ketua Komisi II DPRD Inhu untuk melakukan komunikasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menanyakan tentang rasionalisasi anggaran itu,” ujar Ketua DPRD Inhu Miswanto SE, Jumat (13/7).
Permintaan kepada Ketua Komisi II, setelah dirinya menerima surat dari Bapenda beberapa waktu lalu. Di mana dalam surat tersebut, terjadi pengurangan anggaran akibat pendapatan tidak lagi sesuai dengan target. Bahkan, sebagai tindaklanjut atas surat tersebut telah dilakukan rapat intern dengan Komisi II selaku komisi yang bermitra dengan Bapenda.
Dalam rapat intern itu, selaku pimpinan dewan juga sudah menyarankan kepada Komisi II agar dilakukan pemanggilan. “Sekarang tinggal lagi bagaimana dengan Komisi II, apakah akan dilanjutkan dengan pemanggilan,” sebutnya.
Miswanto juga menyesalkan sikap OPD di Pemkab Inhu. Karena sebelum dilakukan perubahan, hendaknya OPD terkait harus melakukan komunikasi dengan pihaknya atau dengan Komisi II.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Inhu Nopriadi mengatakan bahwa, pihaknya tengah melakukan rapat dengan Bapenda Provinsi. Ketika ditanya soal saran Ketua DPRD Inhu untuk melakukan pemanggilan terhadap Bapenda Inhu, Nopriadi menyatakan tetap akan menjadwalkan pemanggilan. “Kami tetap akan minta keterangan Bapenda Inhu,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Inhu Drs H Junaidi Rachmat mengatakan bahwa, pihaknya saat ini masih melakukan rapat dengan sejumlah OPD terkait rencana rasionalisasi tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh Sekdakab Inhu selaku Ketua TAPD.
Dalam rapat tersebut, masih belum menghasilkan keputusan. “Belum final, kemungkinan satu pekan ke depan baru akan final. Karena, pencapaian pendapatan belum maksimal yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH),” terangnya.(kas)
