JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menjelang dimulainya kampanye terbuka Ahad (24/3), pemerintah memastikan kesiapan seluruh unsur yang punya tanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan pemilu. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama penyelenggara pemilu dan aparat keamanan menepis semua isu yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kampanye sebelum pemilihan.
Setelah rapat koordinasi khusus di Jakarta, Kamis (14/3), Menko Polhukam Wiranto menyampaikan, banyak isu yang beredar di masyarakat. Tidak terkecuali yang bersinggungan dengan pelaksanaan kampanye terbuka. ”Kami masih menyinyalir adanya isu bahwa seakan-akan menjelang dan pascapemilu akan ada kerusuhan besar, ada people power,” tutur dia seperti diberitakan JPG, Jumat (15/3).
Menurut dia, isu kerusuhan besar dan people power tersebut sama sekali tidak benar. Sebab, lanjut dia, kondisi dan situasi saat ini masih terkendali. Itu berdasar data dan informasi dari berbagai sumber, khususnya intelijen. ”Saya katakan tidak ada. Tidak ada kerusuhan,” imbuhnya.
Kalaupun ada, yang terbaca pemerintah, penyelenggara pemilu, juga aparat keamanan hanya potensi gesekan massa. Karena itu, dibuat rencana dan skema untuk menekan kemungkinan tersebut. Menurut Wiranto, rencana maupun skema tersebut bakal efektif untuk meredam potensi gesekan massa. ”Sudah kami rapatkan dan sudah disampaikan oleh KPU dan Bawaslu,” ujarnya.
Dua instansi tersebut, lanjut dia, sudah mengatur jadwal kampanye sedemikian rupa. Dibagi zona dan waktu. ”Siapa yang diizinkan untuk berkampanye dengan cara-cara rapat umum (terbuka, red) itu sudah diatur dengan baik,” tambah dia.
Dengan cara tersebut, jelas Wiranto, gesekan massa bisa dihindarkan. ”Sehingga tidak dimungkinkan adanya tabrakan massa yang sedang berkampanye, yang mendukung kontestan-kontestan itu. Baik capres-cawapres maupun caleg-caleg itu,” bebernya.
Selain pengaturan oleh KPU dan Bawaslu, Polri dan TNI sudah menggelar pasukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gesekan. Seluruh kekuatan tersebut, sambung Wiranto, sudah memadai untuk memastikan tahap-tahap akhir pemilu serentak itu berjalan aman.
”Karena rasio kemungkinan adanya gangguan keamanan dengan jumlah polisi dan TNI, bahkan sampai ke TPS, itu cukup,” kata mantan Menhankam/Pangab tersebut. Karena itu, dia meminta masyarakat tenang.
Jangan sampai, lanjut Wiranto, isu-isu tidak benar yang terus-menerus beredar membuat masyarakat terlalu khawatir sehingga kehilangan momentum untuk turut menentukan pilihan dalam pemilu serentak tahun ini. ”Karena itu, hak pilihnya lima tahun sekali. Katakanlah nggak bisa dilaksanakan karena takut isu, ya jangan sampai,” ungkap pejabat dari Jogjakarta tersebut.
Berdasar rapat koordinasi khusus ini, Wiranto menambahkan, persiapan kampanye terbuka sudah baik. KPU, Bawaslu, maupun TNI dan Polri mampu merancang strategi yang menjamin agenda skala besar tersebut berjalan tanpa banyak kendala. ”Artinya, tidak ada hal-hal yang cukup serius yang dapat menghambat terlaksananya tahapan-tahapan berikutnya dalam rangka pemilu serentak,” beber dia.
Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa KPU sudah mengatur jadwal kampanye terbuka untuk setiap calon yang turut berkompetisi dalam pemilu tahun ini.(syn/c11/agm/jpg)
