JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tingkat partisipasi memilih warga yang rendah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 menjadi bahan evaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, KPU juga menyoroti masalah pencalonan bakal calon kepala daerah. ’’Pencalonan itu isu yang membuat banyak masalah di awal pilkada terkait dengan proses penerimaan pendaftarannya, verifikasinya, dan penetapan pasangan calon sampai pada proses sengketa penetapan calon di Bawaslu, di Panwaslu maupun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN),’’ kata Komisioner KPU Juri Ardiantoro di kantor KPU, kemarin.

Dia menambahkan, KPU tidak memiliki pretensi terhadap hal-hal terkait rendahnya partisipasi politik yang mengakibatkan banyak golput. KPU, lanjut Juri, hanya membuat asumsi sementara, salah satunya model kampanye yang berubah. Selain itu, KPU juga mempelajari hubungan minimnya alat peraga kampanye dengan minimnya partisipasi warga saat pilkada serentak. KPU juga mencatat adanya apatisme warga terhadap calon kepala daerah.

KPU melihat warga juga tidak dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang terbatas. Karena sebagian daerah calonnya terbatas, antara tiga sampai empat.’’Dengan calon yang terbatas bukan orang bisa milih jadi terbatas juga untuk tidak datang ke TPS,’’ ujarnya.(eko/int)