JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemilihan Presiden 2019 harus terbebas dari praktik curang dan penggunaan isu SARA. Pasalnya politik identitas tidak membawa manfaat dan menyesatkan ummat.
Peneliti Pusat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Lili Romli menyampaikan, semua figur yang bersaing pada Pilpres 2019 harus mencegah dan mengantisipasi kelompok tertentu yang menggunakan isu politik identitas untuk meraih kemenangan. Sebab, cara itu berpotensi memecah belah anak bangsa.
Karena itu, dia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai satu-satunya bakal calon presiden yang telah memenuhi syarat, memilih figur tepat sebagai calon wakil presidennya (cawapres) untuk menangkal serangan politik identitas tersebut.
Salah satu figur yang dipandang Lili paling layak digandeng Jokowi menjadi cawapres adalah Prof Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak hanya berpengalaman di legislatif dan eksekutif, juga banyak membuahkan pemikiran untuk kemaslahatan ummat.
“Mahfud punya basis dukungan dari NU, Muhammadiyah, dan dari semua golongan karena beliau tokoh Islam yang moderat. Dengan kehadiran Pak Mahfud, Jokowi bisa merangkul kalangan Islam dan meminimalisir serangan politik identitas” kata Lili, di Jakarta, Kamis (12/7).
Dalam pandangannya, dari beberapa nama figur nonparpol yang digadang layak menjadi cawapres Jokowi, Mahfud memenuhi semua kriteria dan lebih baik dibanding mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung maupun Gubernur NTB TGB Zainul Majdi.
Pengalaman dan kemampuan Mahfud dinilai bisa melengkapi Jokowi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menjalankan program pro kepentingan umat.
“Yang paling berpotensi jadi cawapres Jokowi adalah Mahfud MD. Karena integritas Mahfud sudah terbukti, basis dukungannya besar,” jelas dia.
Terpisah, pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Mahfud MD memiliki tiga kriteria utama calon wakil presiden yang dibutuhkan Jokowi, yaitu kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Hal itu juga akan memudahkan suami Iriana mendongkrak elektabilitasnya.
Mahfud MD memiliki kapasitas di bidang hukum karena pengalamannya sebagai Ketua MK dan Guru Besar Hukum. Hal ini tentu menjadi nilai positif bagi Jokowi medujudkan penegakan hukum ke depan.
“Salah satu hal yang belum berjalan dengan baik di era reformasi adalah penegakan hukum sehingga keberadaan Mahfud ketika menjadi wapres bisa mendorong penegakan hukum lebih baik,” ujar Arfianto.
Secara personal, Mahfud yang bersih dari catatan pelanggaran hukum juga akan membantu pemerintahan Jokowi meningkatkan pemberantasan korupsi. Apalagi tokoh asal Madura itu bukan hanya aktif melawan korupsi, tapi juga membuktikannya dengan menjaga integritasnya.
Selain itu dari sisi akseptabilitas di kalangan
