Dirjen Multilateral Kemenlu Hasan Kleib menjelaskan, aksi boikot sebenarnya sudah dilakukan oleh negara-negara anggota OKI sejak dua tahun lalu. Namun, pemboikotan itu hanya berlaku di negara anggota OKI belum meluas ke semua negara.
’’Kalau negara lain masih membeli produk itu, maka insentif masih akan terus mengalir ke daerah pendudukan,’’ terangnya.
Israel memberikan insentif kepada penduduk yang menghasilkan produk di kawasan pendudukan. Beberapa di antaranya adalah buah-buahan, sayuran, wine, madu, minyak zaitun, telur, dan sejumlah produk organik lainnya.
Apabila produknya tidak laku, tentu akan berdampak pada kelanjutan insentif bagi para pemukim ilegal Israel. Untuk itu, perlu dukungan dari masyarakat internasional agar tidak membeli produk-produk tersebut.
’’Di Indonesia sendiri sejak awal tidak ada karena kita tidak punya hubungan kerja sama dengan Israel,’’ tambahnya.
Hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Menurutnya, saat ini Palestina menderita karena agresi yang dilakukan Israel di wilayah Al-Quds. Dia beharap hasil konferensi ini bisa menjadi titik awal untuk membebaskan Al-Quds yang dianggap jantung Palestina tersebut.
’’Kami mengundang kepala-kepala negara untuk hadir langsung ke Palestina. Bukan hanya untuk melihat keadaan, tapi untuk menguatkan pernyataan bahwa Anda mendukung Palestina dan siap melawan pendudukan Israel,’’ tegasnya.
Sementara itu, Iyad Ameen menambahkan bahwa isu ini tetap harus melalui proses hukum di mana sehingga penyelesaian bisa terpenuhi. Dia pun beharap anggota OKI bisa menjalankan langkah yang ada di dalam dua dokumen hasil KTT tersebut.
’’Ini bukan sekadar komunike seperti yang dihasilkan selama ini. Namun, sebuah aksi yang direncanakan. Jadi, saya harap ini bisa menjadi panduan bagi negara lain,’’ ujarnya.
