Dikatakan Dwi, total anggaran untuk pengerjaan pembangunan gedung adalah senilai Rp284 miliar. Di mana dilakukan dalam beberapa tahun anggaran, dan diawali dengan usulan 2016 dengan dibangun secara bertahap.
“Uang sebanyak itu lebih baik disiapkan untuk masyarakat. 2015 lalu Cipta Karya sudah mempertanyakan visibility study yang dikerjakan oleh konsultan. Kemudian hasilnya setelah ditanya mengenai uji publik, tidak ada. Maka kami meminta konsultan untuk meminta uji publik, tapi belum dilakukan,” ujar Dwi.
Sementara itu Ketua TAPD Provinsi Riau M Yafiz mengatakan angka yang disebutkan masih sebatas usulan. Sehingga perlu dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait. Di mana atas usulan pembangunan gedung DPRD pada 2016 ini masih dilakukan pembahasan.
“Masih ada pembahasan lebih lanjut. Kami tunggu dulu secara menyeluruh hasilnya bersama pihak-pihak tersebut,” ujar Plt Sekdaprov Riau yang juga menjabat Kepala Bappeda Provinsi Riau tersebut.
Tak Pantas Dibangun Baru
Rencana ini mengundang kritik karena dinilai tak pantas dan tak memiliki kepekaan akan kondisi masyarakat.
‘’Kita sekarang dalam suasana prihatin. Artinya kalau dikaitkan dengan pesan otonomi, pembangunan yang bermanfaat di masyarakat masih jauh dari yang diharapkan,’’ sebut tokoh nasional asal Riau Syarwan Hamid.
