Lebih lanjut dikatakannya, pembangunan yang dilakukan tersebut adalah untuk masyarakat Riau. Dicontohkannya seperti pembangunan gedung kantor gubernur yang mewah bukan untuk perorangan gubernur, namun untuk masyarakat Riau. Untuk itu, dia mengajak masyarakat mengubah pola pikir.  “Jangan menganggap gedung DPRD kami yang punya. Jika nanti dibuat ruangan per dapil, bisa dibuat pertemuan sepekan sekali. Pasti akan banyak masyarakat dari kabupaten/kota yang datang. Selama ini ada kegiatan pembangunan berhubungan dengan anggota DPRD dibilang pemborosan, lebih baik untuk pendidikan. Tapi anggaran Rp3 triliun silpa pemerintah daerah, pemerintah daerah menghabiskan,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi D Hardianto mengatakan, rencana pembangunan tersebut adalah anggaran lama yang masuk kembali di Komisi D. Di mana sebelumnya juga sudah dianggarkan Rp50 miliar namun tidak bisa dilaksanakan. Namun untuk hal itu di Komisi D belum dilakukan pembahasan.

“Rencana di komisi akan dibahas dulu, akan dilaksanakan uji kelayakan dulu. Apakah layak tidak gedung ini dibangun, dalam konteks gedung saat ini over capaticy. Saya juga akan minta Dinas Cipta Karya untuk melakukan uji lagi. Kita harus ada kajian-kajian, salah satu contoh kita membangun gedung ini untuk ke depan,” ujarnya.

Anggota DPRD Riau lainnya Muhammad Adil menentang rencana pembangunan gedung tersebut. Dikatakannya, daripada melakukan pembangunan gedung, lebih baik diarahkan untuk pelayanan publik. Jika melihat kondisi gedung yang ada saat ini, menurutnya masih bisa dipakai hingga 10 tahun ke depan. Ruangan komisi yang ada juga masih sangat memadai.

“Saya tidak setuju. Kenapa pula dibangun gedung baru. Kita tingkatkan saja pelayanan publik. Puskesmas-puskesmas itu benahi, alat-alat kesehatannya diperbarui. Pokoknya saya tidak setuju kalau ada anggaran untuk pembangunan gedung masuk,” tegasnya.

Sementara pimpinan DPRD Riau terkesan masih enggan memberikan jawaban tegas. Wakil Ketua DPRD Noviwaldy Jusman mengatakan, dia belum melihat adanya anggaran Rp50 miliar yang diajukan untuk melakukan pembangunan gedung DPRD Riau dalam buku KUA PPAS APBD 2016.

“Kalau untuk permintaan soal pembangunan gedung DPRD Riau tidak ada dalam buku KUA PPAS. Kalau tentang statemen teman-teman di dewan, saya no coment,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Riau lainnya, dr Sunaryo juga masih enggan berkomentar. “Kita lihat nantilah kalau itu,” singkatnya. Terkait gedung DPRD Riau saat itu, Plt Sekwan DPRD Riau Khuzairi mengatakan, ada lima ruangan komisi dan delapan ruangan fraksi. Dijelaskannya,  seluruh ruangan yang ada saat itu juga sudah digunakan.