JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Berkenaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, meminta pemerintah tetap memenuhi hak pendidikan rakyat selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Menurutnya, sepanjang kebijakan PSBB diberlakukan, terjadi peningkatan tekanan ekonomi keluarga yang mengganggu proses belajar dari rumah.
"Fenomena tertekannya perekonomian keluarga mempengaruhi proses belajar dari rumah mulai terlihat sejak kebijakan PSBB berjalan ketat. Karena itu saya minta pemerintah mencermati fenomena ini dan segera mencari solusi terbaik untuk mengatasinya," kata Lestari dalam keterangannya, Jumat (1/5).
Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, selama masa pandemi Covid-19 di tanah air terdapat beberapa persoalan yang terjadi di lingkup pendidikan nasional. Mengutip survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mayoritas interaksi guru-murid hanya memberikan tugas belaka yang tercatat 79,9 persen. Masih berdasarkan survei yang sama, disebutkan hanya 8 persen guru yang sudah terbiasa dengan metoda pengajaran jarak jauh.
Kondisi itu, menurut Rerie, bisa jadi karena kesiapan guru baik pemahaman dan praktik melakukan pengajaran jarak jauh (PJJ) rendah. Jangan sampai kesalahan pedagogik ini membuat sasaran pendidikan kita tidak tercapai.
"Karena lebih jauh lagi bisa menimbulkan efek psikologis buruk bagi anak-anak didik kita di tengah tekanan ekonomi yang membebani orang tua," lanjutnya.
Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi langkah taktis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melonggarkan bantuan operasional sekolah agar anggaran dapat fleksibel mengantisipasi kemungkinan gangguan operasional sekolah selama PSBB.
"Tapi langkah itu belum cukup. Harus juga dipikirkan antisipasi ancaman meningkatnya angka putus sekolah baik pada pendidikan dasar, menengah maupun tinggi," ujarnya.
Caranya, tambah dia, bisa lewat memperbanyak cakupan beasiswa untuk menyelamatkan anak didik terdampak baik di tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.
"Perlu langkah antisipatif pemerintah melalui beasiswa untuk meringankan beban orang tua terdampak corona dan juga peserta didik yang terancam putus sekolah," tegasnya.
Upaya meningkatkan kualitas, skill dan kesejahteraan tenaga pengajar di setiap jenjang pendidikan, menurutnya, merupakan langkah yang harus disegerakan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.
Di sisi lain, Rerie mengingatkan pemerintah terkait kesiapan infrastruktur untuk mendukung proses pengajaran jarak jauh, yang mensyaratkan ketersediaan platform daring dan akses internet yang baik. Ia mengakui Kemendikbud telah menyediakan platform "Rumah Belajar", tapi temuan KPAI di lapangan tercatat 56,9 persen masyarakat tidak mengetahui program ini.
"Bahkan lebih dari 76 persen mengaku tidak pernah menggunakannya," ujarnya.
Menurutnya, dalam kondisi yang kompleks seperti saat ini, pemerintah harus menanggapi dengan serius masukan konstruktif dari elemen masyarakat agar langkah yang diambil bisa menghadirkan solusi yang tepat, sehingga kualitas pendidikan nasional terjaga baik.
Untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, menurutnya perlu dibangun kesadaran bersama bahwa pendidikan berkualitas adalah investasi terbesar suatu bangsa. Dengan demikian, dalam situasi apapun diperlukan kerja sama seluruh elemen untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat.
"Kita perlu bergotong royong antara pusat dan daerah untuk membagi fokus perhatian di tengah masalah berat pandemi. Selain memutus rantai penyebaran Covid-19, upaya pemulihan ekonomi, juga tidak kalah pentingnya menyelamatkan hak pendidikan rakyat," pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
