PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan anggaran sebesar Rp5,2 miliar untuk kegiatan padat karya tahun 2022. Anggaran tersebut berasal dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk jaringan pengaman sosial, akibat dampak kenaikan inflasi dan kenaikan harga BBM.
"Anggaran padat karya lebih kurang sekitar Rp5,2 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, M Arief Setiawan.
Arief mengatakan, anggaran tersebut untuk pekerjaan padat karya di jalan-jalan provinsi yang ditangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) PUPR-PKPP Riau di kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan padat karya juga ada untuk pemukiman yang ditangani Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman.
"Jadi drainase-drainase permukiman dan pasar-pasar yang tidak ditangani petugas kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru, kita akan masuk. Untuk padat karya pemukiman ini kita hanya di Pekanbaru," ujarnya.
Kemudian, tambah Arief, kegiatan padat karya digunakan untuk penanganan daerah irigasi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
"Kegiatan padat karya ini pekerjanya dari warga sekitar. Dengan anggaran sebesar itu, maka akan banyak masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi yang akan terbantu," sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Haryanto mengatakan, Pemprov Riau telah menyiapkan anggaran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Anggaran yang disiapkan tersebut berjumlah Rp15 miliar lebih.
Dengan anggaran yang sudah tersedia tersebut, pihaknya meminta kepala OPD untuk cepat merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi tersebut.
Dana Rp15 miliar tersebut diberikan kepada ojek online, nelayan, dan lainnya yang terdampak inflasi. Mereka yang mendapat bantuan tersebut, adalah yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat.
"Saya minta kepedulian kepala OPD untuk segera disalurkan. Untuk angaran ini kita siapkan Rp15 miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya jika kurang," sambungnya.
Dengan disalurkannya bantuan tersebut diharapkan daya beli masyarakat semakin baik. Bisa mengurangi beban masyarakat.
Ia juga meminta jangan sampai nantinya bantuan tersebut tidak tepat sasaran. "Makanya harus difokuskan dan dipercepat. Nanti kami akan evaluasi terus," sebutnya.(sol)
