PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Meski disorot kalangan wakil rakyat dan pengamat, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT tetap pada rencananya, melakukan kunjungan kerja ke Mesir bersama beberapa pejabat. Keberangkatannya dijadwalkan Kamis (31/3) hari ini.
"Sampai hari ini belum ada perubahan (jadwal keberangkatan, red). Sama seperti yang disampaikan kemarin," ungkap Plt Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Kota (Setko) Pekanbaru Edi Susanto dikonfirmasi Riau Pos, Rabu (30/3).
Sebelumnya, Selasa (29/3) kemarin Edi Susanto mengatakan, Wali Kota Pekanbaru akan bertolak ke Mesir akhir Maret ini. "31 Maret berangkat. Lima OPD dan satu asisten. Asisten II yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi," paparnya.
Keberangkatan Wako Pekanbaru bersama rombongan ke Mesir sendiri menggunakan APBD Kota Pekanbaru. Mengenai besaran anggaran yang digunakan, Edi mengaku tak hafal angka persisnya.
"Kita mengacu kepada Perpres dan Permenkeu. Aturan standarisasi perjalanan dinas mengacu ke sana. Penggunaannya real cost. Misalnya tiket pesawat sudah ada standarnya, kita mengacu ke sana. Tidak bisa kurang dan lebih. Saya juga kurang hafal nominalnya," kata dia.
Mengenai lama perjalanan, dia menyebut total menghabiskan waktu sembilan hari hingga kembali ke Pekanbaru. "Total sembilan hari sampai di sini (Pekanbaru, red) lagi. Tiga hari di perjalanan," imbuhnya.
Sorotan yang datang dari keberangkatan ke Mesir ini adalah di Pekanbaru masih banyak kewajiban Pemko Pekanbaru yang perlu penyelesaian. Diantaranya gaji THL yang sudah dipangkas hingga 50 persen hingga tinda bayar yang mencapai Rp100 miliar.
"Itu yang dibilang Bapak (Firdaus, red). Kita mengeluarkan satu rupiah untuk dapat seribu rupiah," jawabannya, Selasa (29/3) kemarin.
Sebelumnya kritikan tajam telah dilontarkan para wakil rakyat dan pengamat. Mereka mendesak agar Wako membatalkan rencana ke Mesir. Karena tidak ada urgensinya dengan kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru.
‘’Pelesiran yang dibalut dengan promosi wilayah Kota Pekanbaru hanya akal-akalan saja. Tujuan yang sebenarnya, para pejabat ingin jalan-jalan semata. Jadi, apapun itu alasannya, saya minta batalkan saja," tegas anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan, Selasa (29/3).
Ditambahkannya, anggaran perjalanan ini pasti diambil dari dana APBD Pekanbaru. Padahal, Pemko Pekanbaru sendiri masih terlilit utang tunda bayar. "Tentu sangat memilukan sekaligus menyakiti hati masyarakat. Apalagi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemko mengingat masa jabatan wako berakhir pada Mei 2022. Masalah kota itu mulai dari persoalan sampah, banjir, minyak goreng mahal, serta masalah krusial lainnya yang seyogyanya pemerintah harus hadir di tengah rakyat," urainya.
Sementara itu, anggota DPRD Pekanbaru lainnya Fathullah menyebutkan, masyarakat Kota Pekanbaru sedang memerlukan banyak anggaran khususnya untuk pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. "Tak ada urgensinya ke Mesir itu bagi Kota Pekanbaru. Kultur dan geografis kita saja berbeda. Jangan menambah luka masyarakat lagi," katanya, kemarin.
Sedangkan pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Riau (UIR) Dr Moris Adidiyogia menyebutkan persoalan tunda bayar dan lainnya seharusnya menjadi perhatian utama wali kota. Jika masalah-masalah tersebut belum selesai, tapi wali kota tetap ngotot berangkat ke mesir, maka ini menurut Moris memberikan tanda bahwa wali kota ingin lepas tanggung jawab terhadap persoalan kota tersebut.
"Wali kota hanya akan memberikan tendensi persen negatif di akhir masa jabatan sebagai pemimpin Pekanbaru," tutup Moris.(yls)
Laporan M Ali Nurman, Pekanbaru
