PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Abrasi yang mengancam pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis semakin mengkhawatirkan. Diketahui, selama 26 tahun lalu perubahan garis pantai sudah mencapai 1.504,93 hektare. Atau jika dirata-ratakan mencapai 42,57 hektare per tahun.
Atas kondisi itu, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dapat menganggarkan penanganan abrasi di wilayah pesisir, khususnya Kabupaten Bengkalis.
Hal itu disampaikan Eet, sapaan akrab ketua DPRD Riau kepada Riau Pos, Kamis (30/1).
Baru-baru ini, dirinya bersama perwakilan pemerintah pusat telah meninjau titik abrasi. Hasil tinjauan itu cukup mencengangkan.
Di mana ada beberapa titik acuan awal penanganan abrasi, sudah tidak bisa dipakai. Sehingga harus kembali mundur beberapa meter dari titik semula. Meski begitu, pemerintah pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk penanganan abrasi di empat daerah di Provinsi Riau.
"Empat daerah itu adalah Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti," sebut Eet.
Menurut dia, anggaran yang digelontorkan pusat sebesar Rp2,4 triliun tidaklah cukup. Karena mesti dibagi kepada empat daerah dan dalam rentang waktu 5 tahun kerja.
Sedangkan uang yang dibutuhkan untuk penanganan abrasi per 1 ribu meter berjumlah Rp15 miliar. Maka dari itu, ia mendorong agar pemprov turut menganggarkan penanganan abrasi melalui APBD 2021.
"Ini sesuai janji Pak Gubernur juga sewaktu kampanye di wilayah pesisir. Beliau janji akan tangani persoalan abrasi. Namun sampai sekarang kita kan belum lihat realisasinya? Makanya, saya selaku ketua DPRD Riau akan mendorong supaya itu bisa benar-benar terwujud," ujarnya.
Selain Pemprov, dirinya juga meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan hal serupa.(nda)
