PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata sepanjang 2022, lebih dari 200 orang guru pegawai negeri sipil (PNS) memasuki masa pensiun. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, Kota Pekanbaru terus mengalami kekurangan guru hingga disebut mencapai sekitar 1.200 guru.
Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan, persoalan kekurangan pendidik atau guru yang mengajar di SD dan SMP negeri ini masih belum ada solusinya. Diakuinya, kondisi ini telah menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Namun sangat sulit untuk mencari solusinya.
Hal itu berkaitan dengan belum adanya perekrutan guru PNS atau ASN. Serta penerimaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sangat terbatas yang disesuai dengan anggaran Pemko Pekanbaru.
''Rata-rata guru kita ada 3.900 yang ASN. Rata-rata yang pensiun itu sebanyak 150-200 orang guru. Tahun ini sebenarnya yang terbanyak, lebih dari 200 guru yang pensiun karena dulu ada program inpres. Guru inpres itu, diangkat untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar melalui instruksi presiden,'' ujar Abdul Jamal kepada Riau Pos, kemarin.
Kekurangan guru status ASN lanjut Abdul Jamal, telah terjadi sejak dua sampai tiga tahun terakhir. Ditambah dengan banyaknya guru yang pensiun dan guru yang masuk tahun pensiun, dikhawatirkan Abdul Jamal bakal berdampak terhadap kwalitas proses belajar mengajar di sekolah.
''Sekarang saja dengan keadaan seperti sekarang, kita sudah kekurangan 1.200 guru (ASN dan PPPK). Makanya ada yang namanya guru honor sekolah dan ini yang menutupi sebagian kekurangan guru yang sebanyak 1.200 guru itu,'' tambahnya.
Tentunya harapannya lanjut Abdul Jamal, supaya tidak membebani dana BOS (biaya operasional sekolah). Karena sekarang rata-rata sekolah lebih 50 persen dana BOS untuk membayar guru honor sekolah. Tentu tak berjalan kegiatan yang lain. Untuk ini tentunya berharap ada pembukaan formasi untuk guru.
''Memang kemarin ada strategi baru yaitu mengangkat PPPK. Tahun ini PPPK secara keseluruhan hanya 377 orang. Dari sebanyak itu yang diterima jadi PPPK, guru ada di dalam itu hanya sebanyak 273 orang,'' terangnya.
Jumlah tersebut belum bisa mencukupi kekurangan guru. Sementara sekolah terus bertambah, ruang kelas baru bertambah dan itu idealnya guru juga harus bertamba. ''Kita maunya penambahan guru, baik dari PNS atau dan PPPK, karena inilah yang bisa kita masukan dalam kualifikasi profesional. Kalau guru honor sekolah kan kadang-kadang rekrutnya kan tak jelas ini bahaya juga. Sedangkan guru inikan profesi,'' ujarnya.(yls)
Laporan JOKO SUSILO, Kota
