PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Untuk membantu mempercepat penanganan dan pencegahan virus corona (Covid-19) di Bumi Lancang Kuning, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan realokasi APBD Riau 2020 sebesar Rp474,9 miliar. Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, realokasi anggaran pada APBD Riau sudah dilakukan sebanyak dua kali. Pertama dana yang direalokasi untuk percepatan penanganan virus corona di Riau sebesar Rp74,9 miliar. Sedangkan pada tahap kedua Rp400 miliar.
"Mekanisme realokasi anggaran sudah kami lakukan, hasilnya yang Rp74,9 miliar itu untuk penanganan awal virus corona kemarin. Kemudian yang kedua Rp400 miliar untuk kelanjutan penanganan," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, dana realokasi APBD tersebut, juga sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga sudah dinyatakan lengkap. Memang saat laporan realokasi tersebut pertama disampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
"Tapi perbaikan itu sudah dilakukan, dan juga sudah diterima Kemenkeu," sebutnya.
Dijelaskan Syahrial, dana realokasi APBD tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan. Seperti belanja peralatan kesehatan, jaring pengaman sosial atau bantuan langsung tunai (BLT) dan keperluan penambahan anggaran untuk penangangan dampak ekonomi.
"Untuk BLT ini, masing-masing kepala keluarga yang sudah terdata yakni mereka yang terkena dampak Covid-19 mendapatkan Rp300 ribu. Untuk tahap pertama dan kedua. BLT sudah disalurkan ke 12 kabupaten/kota di Riau," jelasnya.
Saat ditanyakan apakah masih akan dilakukan realokasi anggaran lagi untuk tahap ketiga, Syahril menyebut hal tersebut bisa saja dilakukan. Namun tergantung keperluan yang ada serta melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Riau.
"Kalau dirasa masih diperlukan bisa saja dilakukan realokasi anggaran kembali. Namun harus dikaji terlebih dahulu peruntukannya. Kalau melihat kondisi saat ini mungkin yang paling prioritas yakni pemulihan ekonomi," sebutnya.
Sudah Terpakai 40 Persen
Kota Pekanbaru menyiapkan Rp115 miliar anggaran yang di-refocusing untuk percepatan penanganan Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 40 persennya atau Rp45.080.204.690 sudah terpakai. Dirincikan, penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 masuk dalam belanja tak terduga (BTT). Di Kota Pekanbaru Rp115 miliar anggaran penanganan Covid-19 digeser dari kegiatan yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2020. Pencairan BTT diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Total pengajuan pencairan yang sudah dilakukan berjumlah Rp45.080.204.690.
Dirincikan, pengajuan dilakukan oleh beragam OPD. Yakni, diantaranya Dinas Kesehatan dua kali, pertama Rp3,07 miliar dan kedua Rp8,17 miliar. Kemudian, Dinas Perkim Rp481 juta, BPBD Rp783 juta, Dishub Rp2,7 miliar, Dinsos Rp12,7 miliar, dan Disperindag Rp7,4 miliar. Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Syoffaizal, Ahad (21/6) kemarin mengatakan, meski belum semua dana refocusing terpakai, dia tetap akan fokus pada penanganan Covid-19."Karena kita belum tahu ke depan bagaimana," kata Firdaus.
Tak ditampiknya, pihaknya tetap melakukan kajian dan persiapan untuk kembali menggeser anggaran untuk kembali diarahkan pada pembangunan. Namun itu belum menjadi prioritas.
"Kita tetap kaji lagi. Tapi Covid-19 tetap jadi prioritas. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan. Jadi tetap Covid-19 ini jadi utama," tegasnya.
Kuansing Rp57 Miliar
Untuk Kabupaten Kuansing, Pemkab melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing sudah menganggarkan sekitar Rp57 miliar untuk penanganan Covid-19.
"Sebetulnya, anggaran awal dulu berjumlah Rp64 miliar. Namun ada Rp7 miliar yang tidak masuk dalam refocusing. Kalau tak salah anggaran di RSUD Telukkuantan," ujar Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP MSi.
Keken (sapaan akrab Hendra) membeberkan, dari anggaran Rp57 miliar tersebut dibagi oleh delapan organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain, RSUD Telukkuantan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan. Selanjutnya ada juga dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri dan Sekretariat Daerah. Namun dari delapan OPD tersebut, jumlah anggaranya berbeda. Hal itu, lanjut Keken, karena harus disesuaikan dengan keperluan masing-masing dinas.
Inhu Anggarkan Dua Kali
Untuk percepatan penanganan Covid-19, Pemkab Inhu mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD 2020 sebesar Rp5,2 miliar. "Anggaran Rp5,2 miliar merupakan anggaran pertama untuk percepatan penanganan Covid-19," ujar Sekdakab Inhu Ir H Hendrizal MSi.
Anggaran tersebut disiapkan sebagi langkah awal, jika diperlukan berbagai keperluan dalam percepatan penanganan Covid-19. Karena tim gugus tugas yang dibentuk memerlukan anggaran dalam menjalankan tugasnya. Pengalokasian anggaran tersebut diambil dari sejumlah kegiatan seremonial di sejumlah OPD.
Dalam perjalanannya, melalui hasil rapat tim gugus tugas dalam percepatan penanganan Covid-19, kembali diputuskan jika tejadi situasi terburuk di Inhu. Sehingga dalam mengantisipasi kondisi terburuk tersebut, kembali ada penambahan anggaran percepatan penanganan Covid-19 tersebut. Dari perkiraan dan perencanaan percepatan penanganan Covid-19, dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp90,2 miliar.
Kepala BPKAD Inhu Ibrahim Alimin SKM MPH ketika dikonfirmasi mengatakan, anggaran percepatan penanganan Covid-19 baru digunakan sekitar Rp1,9 miliar.
"Penggunaan anggaran itu yakni untuk alat kesehatan," ucap Ibrahim. (sol/ali/jps/kas/end/end/hsb/wir/epp/mng/esi/amn/fad)
>>Baca Riau Pos Edisi Selasa, 30 Juni 2020
