PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebagai upaya retorasi dan optimalisasi rehabilitasi gambut di Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dan Badan Restorasi Gambut dan Manggrove (BRGM) melakukan rapat konsolidasi dan koordinasi bertempat di Pekanbaru, Rabu (28/12).
Kepala DLHK Riau Mamun Murod mengatakan, salah satu agenda rapat tersebut yakni membicarakan soal retorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Riau. Selain itu, ada juga terkait optimalisasi rehabilitasi gambut melalui Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dengan sistem swakelola.
''Seperti kita pahami, kerusakan gambut yang terjadi bukan hanya berdampak kepada lingkungan akan tetapi juga kepada sosial ekonomi masyarakat yang pada beberapa terdampak kerusakan. Karena itu, penanganannya melibatkan masyarakat melalui sistem swakelola,'' ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, keterlibatan masyarakat melalui KKMD secara nyata telah berdampak positif terhadap restorasi gambut memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ini juga dipandang sebagai bentuk upaya membangun ekonomi berkelanjutan.
Di antara bentuk program pemberdayaan masyarakat itu ada dalam bentuk pertanian, peternakan yang hasilnya langsung dirasakan masyarakat. Dampak yang bisa dirasakan saat ini semakin menurunnya intensitas kebakaran hutan. Dengan begitu, harapan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan bisa optimal seperti karhutla atau pun abrasi.
''Pola kegiatan dengan cara swakelola untuk kegiatan rewtting dan revitalisasi serta kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada kelompok masyarakat berupa tambahan pendapatan keluarga,'' paparnya.
Lebih lanjut papar Kadis LHK Riau, hal ini menjadi pilot project pembangunan rendah karbon melalui nota kesepahaman antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Riau tahun 2020 lalu.
Kebijakan nasional itu disinergikan dengan kebijakan Riau Hijau melalui penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.(sol)
