PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Riau tahun 2020, Kamis (28/3) di Hotel Premiere Pekanbaru. Dalam pelaksanaan musrenbang turut hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin.
Pada kesempatan tersebut, gubri juga memaparkan tentang indikator pembangunan Riau yang dianggap masih perlu menjadi perhatian. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap meningkat, namun angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih rendah.
‘’Indikator IPM Riau meningkat dari 71,20 pada tahun 2016, menjadi 71,79 pada tahun 2017. IPM Riau lebih tinggi dari pada IPM nasional 70,99 pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masih rendah,” paparnya.
Menurut gubri, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 2,34 persen mengalami penurunan sebesar 0,34 persen dibanding tahun 2017. Kemudian untuk persentase kemiskinan di Riau pada 2017 sebesar 7,41 persen menurun pada tahun 2018 menjadi 7,21 persen. Namun demikian masih di bawah rata-rata nasional 9,82 persen dan rata-rata Sumatera 10,15 persen.
Dikatakannya, soal tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 6,22 persen pada 2017 menjadi 6,20 persen atau 192.800 jiwa pada tahun 2018. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yakni 5,34 persen.
Disampaikan juga, kesenjangan kualitas SDM antar kabupaten/kota di Riau, di mana tujuh kabupaten/kota IPM-nya berada di bawah rata- rata Provinsi (71,79), yaitu Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
‘’Kondisi jalan rusak sedang sampai rusak berat di Riau mencapai 55,18 persen. Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah. Pekanbaru kategori tinggi dan Kota Dumai kategori sedang. Kebutuhan air bersih rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur 37,20 persen dan jasa air isi ulang dan air kemasan 36,16 persen,” paparnya.(izl)
(Laporan DOFI ISKANDAR, Pekanbaru)
