PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali memakai sistem swastanisasi untuk pengangkutan sampah. Dalam waktu dekat, lelang segera dibuka untuk mendapatkan perusahaan pihak ketiga yang akan mengangkut sampah di Kota Pekanbaru.
Hal ini disampaikan Asisten II Setko Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, kemarin. Ia mengakui hingga saat ini persoalan sampah masih menjadi pekerjaan terbesar dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang juga harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk para pedagang.
Ia minta agar masyarakat menjaga lingkungan sekitarnya dan mengikuti aturan pembuangan sampah yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Selain itu, untuk pengelolaan sampah di tahun 2024 mendatang Pemerintah Kota Pekanbaru masih tetap menggunakan jasa pihak ketiga dan dalam waktu dekat akan membuka lelang angkutan sampah tersebut.
Terdapat dua zona angkutan yang bakal dilelang oleh Pemko Pekanbaru. Di mana untuk operator pihak ketiga nantinya masih tetap mengangkut sampah dari lingkungan masyarakat hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
”Kami persiapan lelang, paling lambat akhir November ini sudah dilelang,” ujarnya
Ia mengaku, awalnya Pemko Pekanbaru memang berencana mengalihkan pengelolaan angkutan menjadi swakelola pada tahun 2024. Namun, karena pertimbangan waktu, fasilitas, dan regulasi belum memadai, maka rencana ini diurungkan.
Swakelola akan diterapkan di zona tiga sebagai percontohan. Jika zona tiga berhasil, maka besar kemungkinan sistem swakelola akan diterapkan pada tahun berikutnya.
Hingga akhirnya diputuskan kembali untuk tetap menggunakan pola lama dengan menggunakan pihak ketiga. Ia mendorong agar lelang untuk mencari pihak ketiga ini segera bisa dilakukan.
”Agar per satu Januari 2024 itu bisa langsung kerja. Untuk anggaran, kurang lebih sama dengan tahun ini untuk zona satu dan zona dua,” katanya.
Ia menyebut, pada kontrak kerja sama nanti bakal ada yang disempurnakan dari yang sebelumnya. Seperti dalam pengawasan di lapangan, rotasi angkutan sampah, dan lainnya.
”Kita tidak ingin lagi ada tumpukan sampah yang tidak terangkut karena selama ini kan antara sistem rotasi yang diterapkan DLHK melalui mitra itu tidak ketemu dengan masyarakat. Jadi ada sampah yang tidak terangkut, ini yang kita perbaiki,” katanya.(ayi)
