PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pembatalan rencana penghapusan honorer saat ini mengemuka. Namun, penerapan pasti kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer atau tenaga kontrak yang ada di daerah. Ini akan diterapkan pada November 2023 mendatang. Namun kebijakan penghapusan tenaga honorer ini juga dikabarkan dibatalkan, karena keberatan dari sejumlah pemerintah daerah (pemda).
Saat ini, berdasarkan pendataan yang dilakukan BKPSDM Kota Pekanbaru, jumlah tenaga honorer yang ada di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencapai 9.000 orang.
"Belum ada arahan secara resmi terkait pembatalan rencana penghapusan honorer. Sekarang ini kami juga masih terus melakukan pendataan honorer di Pemko Pekanbaru," kata Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi BKPSDM Pekanbaru, Ahmad Nurdinsyah, Selasa (27/9).
Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru tidak menyatakan keberatan terkait kebijakan penghapusan honorer. Apalagi, jika para honorer ini akan dikoordinasikan untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Kami sifatnya mengikuti arahan pusat saja," jelasnya.
Ahmad menyebut, saat ini Pemko Pekanbaru sudah menerima SK dari Kemenpan RB terkait pengangkatan PPPK reguler. Dalam waktu dekat, seleksi PPPK dengan 377 formasi akan diselenggarakan.
"Jadwal pastinya masih menunggu dari Panselnas. Kami juga masih menunggu aturan teknis dari Kemenpan, tapi sekarang kami sudah mencoba persiapan sarana dan prasarana CAT BKN," jelasnya.
Sebelumnya, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Masykur Tarmizi mengatakan, seleksi PPPK reguler ini tidak berkaitan dengan kebijakan penghapusan honorer. Sehingga, masyarakat umum juga bisa mengikuti seleksi tersebut. Pemko Pekanbaru membuka 377 formasi PPPK untuk prioritas tenaga guru dan kesehatan, serta tenaga teknis.(ali)
