PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT akhir bulan ini akan melakukan kunjungan kerja ke Mesir bersama enam kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kunjungan disorot beberapa kalangan karena Anggaran Pendapatan Belajar Daerah (APBD) Kota Pekanbaru kerap dinilai tak cukup dan masih ada tunda bayar kegiatan yang belum selesai.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru Firdaus kepada Riau Pos akhir pekan lalu saat ditanyakan memastikan keberangkatan ke Mesir tetap dilaksanakan. "Insya Allah jadi," kata dia.
Kepadanya, Riau Pos kemudian menanyakan tentang sorotan kalangan dewan yang menyebutkan APBD Pekanbaru sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada.
Menjawab ini, Wako mengatakan bahwa keberangkatan dilakukan dengan rombongan yang sedikit. "Kita juga yang berangkat terbatas tidak seperti yang diberitakan, tidak. Yang mendampingi Wako itu hanya enam dinas, yang lain tidak. Jadi tidak belasan. Bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ngapain ke Mesir?" jawabnya.
Salah satu yang diungkit kalangan dewan adalah saat ini masih ada tunda bayar kegiatan sekitar Rp100 miliar jelang akhir kepemimpinan Firdaus-Ayat. Adanya tunda bayar tak ditampik Wako.
"Iya (ada tunda bayar, red). Prioritas (diselesaikan, red). Ini (perjalanan ke Mesir, red) insya Allah tidak mengganggu (pembayaran tunda bayar, red)," jelasnya memastikan.
Secara rinci belum diketahui berapa angka persis tunda bayar tahun 2021 yang lalu. Meski begitu, tunda bayar bukanlah barang baru di Pemko Pekanbaru. Tahun 2020 terdapat pula tunda bayar sebesar Rp284 miliar.
Ke Mesir Tak Mendadak
Wako kembali menekankan bahwa rencana ini bukan mendadak dilakukan. "Ini sebenarnya bukan kegiatan sekarang. Sudah direncanakan dari awal, karena Covid kita tidak bisa. Sekarang dengan adanya (pelonggaran, red) di seluruh dunia, di Indonesia juga," kata dia.
Di Indonesia disebut Wako, kementerian teknis terkait sudah memberikan kelonggaran pula untuk kegiatan tersebut. "Kami dengan undangan kedutaan Indonesia di Mesir. Kita akan kesana setelah mendapatkan izin dari gubernur dan menteri insya Allah akhir bulan ini," imbuhnya.
Dia kemudian mengulas lagi alasan keberangkatannya ke Mesir. Jajarannya ingin mempelajari kisah sukses 10 pemuda sarjana pertanian di Mesir yang menjadikan lahan desa mereka yang tandus menjadi subur dan memberikan kesejahteraan.
"Akhirnya mereka menjalankan kegiatan tersebut. Akhirnya mereka tidak hanya membangun satu desa tapi juga desa lain dengan pola yang sama. Akhirnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan membangun lapangan pendidikan, " urainya.
Pekanbaru kata dia memiliki potensi mengembangkan pertanian dan juga pada dasarnya punya strategi yang sama. "Untuk ketahan pangan kita sudah mendirikan perusahaan daerah SPM (PT Sarana Pangan Madani, red). Kemudian kita juga mendorong generasi muda kita menjadikan sektor pertanian mengembangkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, " imbuhnya.
Di katakannya lagi, Riau adalah daerah yang kaya karena memiliki banyak komoditas. "Misalnya kawasan industri tenayan. Ini hilirisasi industri pertanian, kelapa sawit. Oleh karena itu bagaimana kita dalam skala UMKM bisa. Karena itu kita ingin melihat di lapangan seperti apa," terangnya.
Kritikan terhadap keberangkatan ini sendiri datang dari beberapa pihak. APBD Pekanbaru yang kerap disampaikan terbatas. Contohnya pada Juli 2021 lalu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru. Kala itu dari Pemko Pekanbaru jawaban atas kondisi itu bahwa keterlambatan yang terjadi bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran. Tetapi karena melakukan pergeseran anggaran dan uang yang tak ada.
Kalangan akademisi menilai secara etikanya, etisnya, dalam kondisi pandemi yang sudah berlangsung selama lebih kurang tiga tahun, wako tidak melakukan lawatan dengan segudang pekerjaan rumah (PR) saat ini. Ada sampah, banjir dan banyak lainnya.
Wako Pekanbaru sejak dua tahun lalu akibat pandemi Covid-19 rencana keberangkatan ini tidak diteruskan. "Di ujung 2021 kemarin dengan covid melandai, dan komunikasi dengan duta besar indonesia di Mesir, mereka lihat situasi di sana, sekarang sudah bisa. Maka di Februari lalu komukasi diintensifkan kan, " jelasnya.
Sebelumnya, pada kesempatan berbeda Firdaus menggarisbawahi bahwa dia yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan mengikuti proses yang ada. "Maka izin dalam perjalanan tidak lepas dari situ. Harapan kami dinas yang ikut cuma lima atau enam dinas saja. Harapan kami kalau bisa mendapatkan izin dari gubernur ktia lanjutkan. Kalau tidak ya sudah kita tidak pergi," ujarnya.
Dari kementerian terkait sendiri keberangkatan ini kata Wako Pekanbaru sudah mendapatkan lampu hijau. "Dari jakarta izin sudah, namun kita tetap di daerah pak gubernur wakil pusat di daerah, itu saja. Kalau tidak dikeluarkan gubernur izin kita tidak berangkat. Tinggal kirim surat ke kedubes kita tidak bisa saat ini," singkatnya.(yls)
Laporan M ALI NURMAN, Pekanbaru
