PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Masih belum final, akan tetapi berdasarkan hasil rapat sementara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru, RAPBD Perubahan 2022 akan disahkan di angka lebih kurang Rp2,5 triliun. Turun dari APBD murni 2022 yang disahkan Rp2,56 triliun.
Artinya, untuk RAPBD Perubahan 2022 yang akan disahkan sebelum 30 September 2022 ini tidak ada penambahan anggaran sama sekali.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST, Senin (26/9). Diungkapkannya, bahwa APBD-P sedikit turun dari APBD murni Rp2,56 triliun.
"Salah satu keputusan kami (Banggar dan TAPD, red) mungkin nanti kami melakukan MoU KUA-PPAS 2022 di angka Rp2,5 triliun. Dan ini masih dalam pembahasan di tingkat TAPD," kata Sabarudi.
Sampai Senin sore, politisi PKS ini mengatakan, angka perubahan ini masih dibahas dan disesuaikan. "Kami sifatnya masih menunggu hasil final. Kalau dilihat, angkanya berkurang dari APBD 2022, dan dipastikan tidak ada penambahan," singkatnya.
Diungkapkan Sabarudi, salah satu penyebab berkurangnya RAPBD Perubahan ini, karena target yang tidak tercapai di beberapa sektor. Termasuk di PAD juga yang tak capai target.
"Penyebab berkurangnya itu ada dari beberapa sektor, seperti PAD, dan juga termasuk dana transfer. Misal, target PAD tahun 2022 Rp945 miliar itu kita hanya mencapai sekitar Rp780 miliar," ungkapnya.
Karena tidak ada penambahan, dan justru berkurang dari APBD 2022, Sabarudi juga menegaskan bahwa berapa yang didapat maka segitu yang harus direalisasikan. "Kita tentu tidak mau bunuh diri juga (soal anggaran, red). Berapa yang didapat, maka segitu pula yang harus direalisasikan," terangnya lagi.
Untuk itu, dengan kondisi ini pula, Sabarudi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemko untuk menggodoknya dengan kisaran RAPBD Perubahan itu. Karena ada banyak aspirasi masyarakat yang juga harus direalisasikan.
"Kita serahkan ke eksekutif untuk menggodok dengan angka Rp2,5 triliun. Seperti apa mereka merekayasa anggaran perubahan itu. Harus ada skala prioritas supaya program-program yang menyentuh masyarakat bisa berjalan dengan baik," harapnya.
Termasuk juga, kata Sabarudi, soal tunjangan pegawai (TPP), insentif ketua RT/RW, serta program yang sifatnya untuk masyarakat. Dan juga masalah tunda bayar.(gus)
