PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipanggil dan dimintai penjelasan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun. Pemanggilan dilakukan mulai Senin pekan depan untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi di ibukota Provinsi Riau ini.
Sejumlah pekerjaan rumah (PR) masih banyak tersisa pasca berakhirnya masa jabatan Wako Pekanbaru Firdaus yang habis Ahad (22/5) lalu. Oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang melantiknya, Muflihun diminta memprioritaskan penyelesaian masalah banjir, sampah, tunda bayar hingga pembayaran tukin ASN yang tak pernah mencapai 12 bulan.
Pj Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun akan memanggil satu persatu kepala OPD di lingkungan pemerintah kota pada pekan depan. Ia menyebut bahwa hal itu melakukan rapat teknis dengan seluruh para kepala OPD. ’’Kita akan panggil secara bertahap, yang mana program paling urgent," kata Muflihun, Kamis (26/5).
Menurutnya, adanya rapat teknis ini juga sekaligus membahas permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru. Ia mengajak seluruh kepala OPD bisa menyelesaikan permasalahan kota satu per satu.
Muflihun menegaskan bahwa dirinya sengaja mengumpulkan seluruh OPD. Ia ingin mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru. "Saya ini meneruskan, tentu kita ingin merubah asumsi masyarakat terkait Kota Pekanbaru," terangnya.
Dirinya menyebut satu persoalan yang jadi bahasan adalah banjir yang menggenangi sejumlah wilayah kota. Ia pun mendorong agar OPD memastikan sumber masalah banjir di lapangan.
Kemudian juga permasalahan tumpukan sampah di Kota Pekanbaru tentu harus ditelusuri lokasinya. Ia pun mendorong OPD bisa mencari inti permasalahan sampah selama ini yang tidak kunjung tuntas "Maka kita akan lakukan pertemuan lanjutan per OPD, kita kupas satu persatu permasalahan yang ada," jelasnya.
Dia menilai pertemuan ini juga bentuk silaturahmi dengan seluruh kepala OPD. Ia ingin mengetahui seperti apa kesiapan OPD mendampinginya dalam menjalankan program pemerintah kota.
Dirinya juga menyoroti sejumlah OPD yang jadi perhatian selama ini. Ia menilai kinerja OPD tersebut harus ditingkatkan dalam memberi pelayanan bagi masyarakat.
Satu OPD yang jadi perhatian adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Apalagi permasalahan sampah di kota ini belum tuntas.
Muflihun mengaku sudah mendapat informasi terkait Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Hendra Afriadi dari pemberitaan di media massa. Satu pemberitaan terkait Kepala DLHK Kota Pekanbaru yang beberapa kali mangkir dari rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Pekanbaru. "Nanti akan kita tanyakan apa permasalahannya. Kita tentu juga menjalin komunikasi dengan DPRD," singkatnya.
Terhadap DLHK Pekanbaru sendiri sorotan memang banyak hinggap. Selain terkait pelayanan pengangkutan sampah yang belum maksimal, DLHK juga menunggak empat bulan uang pengangkutan sampah pada dua pihak swasta yang menjadi rekanan Pemko Pekanbaru. Akibatnya pelayanan pengangkutan sampah kini terancam terganggu dan dibayangi rencana aksi mogok kerja pekerjaan pengangkut sampah.
Selain itu, pemrioritasan penganggaran di DLHK terkait mahalnya yang harus didahulukan dan mana yang tidak juga dinilai kacau. Dampak dari tak jelasnya penganggaran ini adalah pengurusan taman-taman di Pekanbaru yang berada dibawah DLHK kini terbengkalai. Kritik terhadap Hendra Afriadi terkait taman yang tak terurus ini dilontarkan langsung oleh eks Wako Pekanbaru Firdaus sebelum dia lengser dari jabatan.(ali)
