PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sosialisasi lokasi-lokasi tempat pembuangan sementara (TPS) sampah yang sudah ditentukan Pemko Pekanbaru dinilai belum maksimal dilakukan. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan.
Dari pantauan di lapangan, tumpukan sampah masih terlihat di Jalan Rajawali Sakti, Jalan Srikandi ujung, beberapa titik di Jalan HR Soebrantas. Belum lagi sampah usaha kuliner malam yang dibuang di sembarang tempat.
Sebagaimana diketahui, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sudah menentukan sebanyak 63 titik TPS resmi tersebar di 15 kecamatan.
''Libatkan masyarakat secara penuh untuk bertanggung jawab terhadap sampah ini. Karena ini lah gunanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Jadi harus sejalan, agar sama-sama punya keinginan yang sama Pekanbaru bebas dari sampah,'' ungkap Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan kepada wartawan, Ahad (26/2).
Selain masih adanya penumpukan sampah di titik TPS ilegal sebelumnya, kinerja pihak ketiga pengelola sampah ini pun masih menjadi sorotan, karena masih banyak angkutan mandiri yang turun mengambil sampah masyarakat. ''Apakah sudah ada kerja samanya atau tidak, harapan kita ini harus jelas, apalagi ini pakai APBD,'' tuturnya.
Diakui politisi Partai Gerindra ini, dibanding tahun lalu, pengelolaan sampah tahun 2023 ini, sudah mulai ada peningkatan. Tinggal lagi bagaimana DLHK mensosialisasikan ke masyarakat, mengenai jam buang sampah.
''Sosialisasi DLHK sangat minim, dan hanya mengedepankan sanksi saja. Kita bukan tidak mendukung. DPRD Pekanbaru sangat mendukung program pemerintah ini. Namun lebih arifnya lagi, bagaimana Pemko merealisasikan tugas tanggung jawabnya dulu, baru jalankan sanksi,'' paparnya.
Soal kinerja pihak ketiga pengelola sampah, ditegaskan harus dipantau dan diawasi. Terutama ke mana saja operator mengambil sampah, lalu retribusi yang ditagih ke masyarakat. Karena target PAD dari retribusi sampah tahun ini cukup tinggi, yakni Rp 39 miliar.
''Tahun 2022 lalu hanya dapat Rp4 miliar PAD dari sampah ini. Uang yang dikeluarkan dari APBD hampir Rp80 miliar. Sudah lah tak sebanding, sampah masih menumpuk. Makanya kita tekan kan tahun ini harus benar-benar di-press sistem kerjanya,'' tegas Nurul.
Sebagaimana diketahui salah satu fokus Pj Wako Muflihun adalah masalah kebersihan kota Pekanbaru dari tumpukan sampah, pasca-pengelolaannya dipihakketigakan. ''Ini harus benar-benat dibuktikan, maka OPD terkait harus maksimal merealisasikannya. Jangan hanya sekadar statement,'' tuturnya.(gus)
