PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Persoalan sampah di Kota Pekanbaru dinilai sudah kompleks. Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyelesaikan masalah sampah hingga penghujung tahun ini belum konkrit.
Persoalan ini menjadi bahan diskusi bertajuk "Mengurai Persoalan Sampah di Provinsi Riau" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Kamis (24/11) siang.
Pegiat Bidang Media dan Kampanye Walhi Riau Ahlul Fadli menyebutkan, kebijakan Pemko Pekanbaru belum menyentuh sampai ke rumah tangga sebagai penghasil sampah. "Apakah hilang tumpukan sampahnya? Pasti akan dibuang juga oleh orang di sana. Karena penghasil sampah itu kan masyarakatnya," ucap pria yang akrab disapa Uul ini.
Selain belum ada solusi konkrit upaya pengurangan sampah rumah tangga, Walhi Riau juga menyoroti pengangkutan sampah oleh pihak ketiga. Dengan anggaran sekitar Rp44 miliar, namun hasilnya belum maksimal. Uul menilai ini sebagai pemborosan.
"Kalau hanya untuk pengangkutan, menurut kami itu sebuah pemborosan. Lebih bagus disebar uangnya untuk peningkatan kapasitas dan masyarakat. Misalnya memberikan edukasi dan fasilitas sarana berstandar dan merata di 15 kecamatan yang ada," kata Uul pada diskusi yang digelar selama lebih dari tiga jam di Kantor Walhi Riau tersebut.
Pria yang juga sempat menjadi Ketua Tim Advokasi Gugatan Sampah Kota Pekanbaru ini menyebutkan, sebuah tim dari Walhi Riau baru-baru ini melakukan investigasi. Mereka mendapati ada sekitar 160 tempat pembuangan sementara (TPS) sampah yang tersebar di Pekanbaru. Kemudian ada dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Muara Fajar.
"Temuan kami, banyak TPS yang tidak layak dan mengeluarkan aroma yang tidak bagus untuk kesehatan. Seperti TPS di Payung Sekaki, itu sudah tidak layak. Karena, aroma dan limbah dari sampah tersebut tercecer di jalan. Begitu juga halnya dengan TPA yang di Muara Fajar di mana banyak masyarakat di sana mengalami iritasi kulit terkait limbah cairan dari tumpukan sampah," ungkapnya.
Selain Walhi Riau, dalam diskusi tersebut juga hadir pembicara dari peneliti ICEL, Fajri Fadhilla dan Duta Lingkungan Pekanbaru 2019 Hananni. Fajri Fadhila berpendapat, pemerintah harus bekerja ekstra dan jangan hanya heboh di awal-awal saja.
"Pemerintah punya kekuasaan. Misalnya, program bank sampah yang sempat heboh. Tapi, saat ini tidak ada sama sekali kabarnya. Malah setiap hujan turun sampah pasti berserakan di jalan maupun di sungai," ucapnya.
Terpisah, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun memastikan pihaknya terus berusaha maksimal. ‘‘Penanganan sampah perlu kesadaran masyarakat,’’ kata Muflihun. Menurutnya di internal Pemko Pekanbaru tetap dilakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas LHK. ‘‘Memang kinerjanya tidak jalan. Tapi aturan membuat belum bisa dievaluasi. Intinya penanganan sampah itu prioritas. Apakah setiap orang sudah disiplin membuat sampah pada tempatnya,’’ ujar Muflihun. (ali/yls)
