PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tak lagi melakukan lelang pengangkutan sampah tahun 2023 mendatang semakin menguat. Sistem yang ada akan dirubah dengan menggunakan pengelolaan sampah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Muhammad Jamil MAg MSi akhir pekan lalu mengatakan, saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai pemangku kepentingan masih mempersiapkan proses untuk menggunakan BLUD.
"Kami masih menunggu, jadi OPD terkait (DLHK) saat ini sudah berusaha untuk mempercepat membentuk BLUD," kata Jamil.
Menurutnya, saat ini DLHK masih mempersiapkan untuk melangkah menuju BLUD. Nantinya jika menggunakan BLUD, tender atau lelang kepada pihak ketiga dilakukan melalui sistem BLUD.
"Untuk UPT kita (pada DLHK) sudah ada, tapi itu ada yang kurang pas kemarin dan diubah lagi, karena untuk pengelolaan persampahan sendiri untuk memungut retribusi, dan pengangkutan sampah disatukan nanti," terangnya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengatakan, jika memungkinkan rencana ini akan diterapkan pada tahun depan. Maka pemerintah Kota juga akan menghapuskan lelang pengangkutan sampah dengan pihak ketiga untuk tahun depan.
Dengan mengubah sistem pengelolaan sampah dari lelang pihak ketiga menjadi BLUD, agar pemborosan anggaran sampah tidak terus menerus terjadi. "Tapi ini masih kajian ya, belum final. Dan ini masih dalam tahap rencana," kata Muflihun saat itu.
Selama ini jasa pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dikelola dua pihak ketiga, yakni oleh PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah. Rp40 miliar disiapkan untuk pengangkutan sampah setahun.
Sementara capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi hanya berkisar Rp4 miliar - Rp5 miliar. "Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana ini diserahkan kepada pihak ketiga, mereka memungut melalui BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan prasarana, artinya kita bebas APBD. Tapi ya ini saya katakan sekali lagi masih dalam kajian ya," jelasnya.
Sehingga nantinya anggaran puluhan miliar ini bisa dialihkan untuk pembangunan sekolah SMP, atau fasilitas pendidikan lain, kesehatan dan juga UMKM Masyarakat. "Mudah-mudahan kalau sesuai dengan konsep awal itu desember kita tuntaskan. Kita coba tahun depan tak pakai (pihak ketiga), atau minimal di APBD-Perubahan tahun depan," ulasnya.
Muflihun juga tidak menampik, kinerja operator angkutan sampah dari pihak ketiga belum maksimal. Saat ini dirinya banyak mendapatkan kritik dan laporan soal sampah dari masyarakat. Sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar masih ada di sejumlah ruas jalan.(yls)
Laporan M ALI NURMAN, Pekanbaru
