PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel SH menyayangkan minimnya anggaran penanganan banjir di Kota Pekanbaru dalam rancangan APBD 2020.
Padahal, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru beberapa kali pertemuan menyatakan serius untuk menyelesaikan persoalan banjir, ternyata tidak diterjemahkan dalam penganggaran tahun depan.
“Anggaran untuk PUPR di 2020 ini turun dari Rp257 miliar jadi Rp182 miliar. Dengan anggaran ini sudah dapat dipastikan kegiatan-kegiatan prioritas untuk kepentingan isu-isu 2019 tidak terakomodir,” ungkap Roni Amriel usai menggelar hearing dengan Dinas PUPR pemko Pekanbaru, Kamis (25/7).
Dicontohkannya, banjir besar yang sempat ada korban jiwa belum lama ini. Anggaran penanganan banjir itu hanya diterjemahkan dalam KUA KPPS Rp2,2 miliar plus operasional dan perawatan (OP).
Dengan anggaran ini, disebutkan politisi Golkar itu dipastikan pada 2020 Pekanbaru masih akan banjir. “Sementara stresing kepala daerah kemarin kan menginginkan 2020 diterjemahkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah banjir, tuntas,” kata Roni menyayangkan.
Untuk menyelesaikan masalah banjir dalam waktu dekat ini, sebut Roni, memang bisa dilakukan dengan cara menyelesaikan titik-titik banjir, titik-titik genangan di Kota Pekanbaru, diinventarisir berapa titik genangan dan titik banjir di Kota Pekanbaru, dituangkan dalam anggaran untuk melakukan penanganan, baik dengan cara pembangunan drainase dan lain sebagainya. Namun persoalan banjir dengan cara ini belum akan maksimal, karena perlu master plan yang jelas.
“Tentunya dengan membuat master plan banjir menganggarkan master plan banjir di anggaran perubahan misalnya 2019, supaya direalisasikan nanti di tahun anggaran berikutnya. Kalau perlu kita usulkan buat pansus untuk membicarakan masalah perencanaan master plan banjir termasuk realisasi kegiatan anggaran untuk banjir ini,” kata Roni.
Untuk master plan banjir ini, lanjut Roni, bisa dilakukan penganggaran nantinya apakah multiyears atau tunggal saja setiap tahun dikerjakan. “Tapi harus sudah disepakati berdasarkan master plan banjir, diperlukan anggaran senilai Rp500 miliar misalnya untuk menyelesaikan banjir kota Pekanbaru. Kan ada tanggung jawab pusat, provinsi dan kabupaten kota yang hinterland dengan Pekanbaru, seperti Kampar, Siak, Pelalawan. Itu didudukkan juga sehingga ada political will dari pemerintah untuk menyelesaikan banjir,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Roni, masalah yang mendasar atas adanya pengurangan anggaran untuk Dinas PUPR ini, juga berkaitan masalah jalan. Menurut data dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang diperoleh Roni Amriel, bahwa ada 2.000 kilometer jalan di Kota Pekanbaru yang rusak dan perlu pengaspalan ulang.
“Belum lagi jalan-jalan baru, jalan-jalan akses, jalan-jalan yang diperlukan masyarakat. Untuk mengurai kemacetan perlu jalan alternatif,” jelasnya.
“Anggarannya juga tidak signifikan untuk melayani ini, tidak ada yang cukup untuk itu, sehingga dapat dipastikan problem-problem jalan berlubang, pengaspalan ulang, itu tidak bisa terealisasi di APBD 2020,” ungkap Roni menambahkan.(ali)
