PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Masalah pungutan sekolah yang selama ini dikeluhkan masyarakat mulai mendapat titik terang. Itu setelah ada kesepakatan antara Komisi V DPRD Riau, Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah tingkat SLTA sederajat. Dimana untuk pungutan yang dibebankan kepada wali murid, harus di kategorikan. Berbeda dengan yang selama ini terlaksana. Dimana biaya untuk kebutuhan fisik dan non fisik sekolah tetap dibebankan kepada wali murid.
‘’Seharusnya dipilah. Jadi kemaren setelah kita adakan pertemuan selama kurang lebih 3 pekan lamanya didapati lah kesepakatan. Dimana biaya untuk kebutuhan fisik sekolah tidak lagi dibebankan kepada wali murid. Berbeda kalau untuk guru honor komite,” sebut Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson, Senin (25/3).
Ia menjelaskan, saat ini DPRD telah meminta agar rencana kebutuhan biaya sekolah harus di verifikasi melalui Dinas Pendidikan. Tidak lagi melalui verifikasi komite sekolah. Termasuk kebutuhan biaya fisik maupun nonfisik. Khusus biaya non fisik, seperti pembiayaan guru honor komite dirinya tidak mempermasalahkan. Karena pemerintah sendiri tidak punya cukup uang untuk menganggarkan.
‘’Kalau guru honor komite ya menurut saya itu wajib lah kan. Karena untuk kelangsungan proses belajar mengajar. Negara tidak mampu, jadi wali murid diminta membantu. Ini yang wajib menurut saya. Kalau pembangunan fisik itu enggak wajib. Jadi pembangunan wc, plafon dan sebagainya jangan dibebankan ke wali murid,” pungkasnya.
Soal pungutan yang selama ini sudah dipungut pihak sekolah, Aherson memastikan akan ada audit oleh inspektorat. Karena masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kemana aliran uang yang diminta tersebut. Terutama bagi sekolah yang meminta uang dengan jumlah cukup banyak. Ditambah dengan jumlah murid yang juga banyak. Permintaan untuk audit akan disampaikan Komisi V sata pemanggilan Inspektorat dan Disdik.(nda)
