(RIAUPOS.CO) -- PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru yang menuju Kota Smart City Madani saat ini tengah banyak mendapat perhatian, khususnya dari pemerintah pusat. Terkhusus soal infrastruktur jalan, baik jalan dalam kota maupun jalan lingkungan warga.
Saat ini, ada banyak kondisi jalan di Ibu Kota Provinsi Riau mengalami banyak kerusakan. Ini diakibatkan perbaikan untuk perawatannya dinilai minim, dan tidak seperti yang diharapkan masyarakat.
Dengan kondisi banyak jalan rusak pun, Pemko Pekanbaru tidak mendukungnya dengan meningkatkan anggaran perbaikan jalan rusak, namun malah sebaliknya anggaran untuk perbaikan jalan malah dikurangi.
Pengurangan anggaran untuk perbaikan jalan ini pun mendapatkan protes langsung dari Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani. “Seharusnya ditambah, bukan malah dikurangi,” tegas Hamdani kepada wartawan.
Untuk diketahui, saat ini di anggaran untuk perbaikan jalan di PUPR Kota Pekanbaru hanya dialokasikan sebesar Rp9 miliar pada 2020, berkurang sekitar Rp3 miliar dari anggaran tahun sebelumnya Rp12 miliar.
Dengan kondisi banyaknya jalan-jalan Kota Pekanbaru yang rusak, dan dengan alokasi anggaran yang disediakan, tentu dinilai tidak akan cukup untuk melakukan perbaikan. Apalagi jalan-jalan di Kota Pekanbaru ini dianggap mudah rusak, karena memang drainase yang tidak bisa mengaliri air dengan baik, dan lebih banyak tergenang sehingga membuat kondisi jalan rusak.
Tidak hanya itu, jalan rusak juga disebabkan oleh masih bebasnya kendaraan bertonase besar yang masuk dan keluar dari jalur yang bukan untuk kendaraan besar. Sementara penindakan belum terlihat. Dan banyak penyebab lainnya yang membuat jalan kota rusak-rusak.
Tentu, kata Hamdani, dia menilai pengurangan anggaran untuk perbaikan jalan itu tidak rasional. Karena seharusnya sebagai ibu kota provinsi menjadi barometer untuk segala hal, termasuk soal jalan-jalan bagus.
“Tak akan bisa diperbaiki semua jalan rusak jika anggaran segitu,” tegasnya.(ksm)
Laporan AGUSTIAR, PEKANBARU
