PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Pekanbaru melakukan pembahasan RAPBD-P 2020 di ruang paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (23/9). Rapat dimulai pukul 20.00 WIB hingga tengah malam.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani bersama Wakil Ketua Tengku Azwendi (via daring) dan Nofrizal. Dan dihadiri oleh sejumlah anggota Banggar. Dari Pemko Pekanbaru hadir Pj Sekko M Jamil bersama Kepala Bappeda Ahmad, Kepala BPKAD Syoffaizal dan sejumlah staf.
Penjabat Sekretaris Kota (Pjj Sekko) Pekanbaru M Jamil mengatakan, besaran APBD Perubahan 2020 diprediksi mencapai Rp2 triliun. Dan
APBD Perubahan Kota Pekanbaru masih prioritas untuk penanganan Covid-19.
Disebutkannya, APBD 2020 turun sekitar Rp500 miliar dari estimasi awal. Ada penurunan dari Rp2,6 triliun menjadi Rp2,1 triliun. Di mana anggaran penanganan Covid-19 tetap Rp115 miliar.
"Anggaran Covid-19 sepenuhnya terealisasi. Berharap ini bisa dimaksimalkan, termasuk rencana keinginan kita memiliki laboratorium swab sendiri," beber Jamil usai rapat.
Menambahkan, Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Syoffaizal mengatakan, untuk serapan anggaran yang khusus disiapkan untuk penanganan Covid-19 di Pekanbaru yakni, Rp115 miliar, sudah digunakan setengahnya. "Anggaran Covid-19 dari Rp115 miliar sudah Rp56,9 miliar dipakai," paparnya.
Dirincikan, diantara OPD yang yang sudah mengajukan pencairan penggunaan dana tersebut adalah, Dinas Perhubungan sebesar Rp5,4 miliar, Dinas Kesehatan Rp11 miliar, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rp481 Juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp1,1 miliar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp7,4 miliar dan 12 kecamatan Rp8,3 miliar.
Pemko Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru saat ini sedang dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2020. Dipastikan Syoffaizal, anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak akan terganggu. "Anggaran Covid-19 sampai akhir tahun ini tidak akan diganggu karena memang sudah dilaporkan ke pusat. Ini akan fokus untuk jaringan sosial, pemulihan ekonomi dan kesehatan," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani menjelaskan bahwa dalam rapat Banggar tersebut, pihaknya membahas hal-hal yang menjadi prioritas. Seperti halnya, anggaran penanganan banjir, jalan-jalan yang rusak, peningkatan UMKM dan anggaran lainnya termasuk anggaran penanganan Covid-19.
"Fokus kita ke anggaran penanganan banjir dan jalan rusak. Apalagi sekarang musim hujan. Lalu untuk peningkatan UMKM, termasuk anggaran Covid-19," kata Hamdani kepada wartawan usai rapat.
Disampaikan Hamdani juga, kenaikan anggaran di Dinas Pendidikan juga dinilai cukup besar. Namun itu disebutkan anggaran tambahan di luar APBD Kota Pekanbaru.
"Anggaran di Disdik ada kenaikan sekitar Rp80-an miliar Tapi setelah dipaparkan di rapat, ternyata kenaikannya dari anggaran BOS, DAK dan Bankeu," terang Hamdani.
Hamdani katakan juga, perubahan anggaran tidak begitu signifikan dari APBD murni sebesar Rp2,6 trillion. Meski ada pengalihan anggaran sebagai dampak Covid seperti halnya di Disdik Pekanbaru, namun tidak menganggu anggaran lainnya.
"Masih di angka Rp 2,6 triliun," katanya.
Disampaikan politisi PKS ini, pembahasan RAPBD-P masih akan terus dikebut sampai sebelum 30 September. Saat ini memang belum semua komisi melaporkan hasil rapat nya dengan mitra kerja, namun diharapkan bisa disegerakan.
Setelah pembahasan ini, DPRD mengagendakan tahapan selanjutnya pembahasan APBD Perubahan 2020 yakni, penandatanganan nota kesepahaman, nota keuangan oleh pemko, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, serta pengesahan APBD Perubahan.
"Target 30 September (APBD-P, red) disahkan," tuturnya. (gus/ali)
