KOTA (RIAUPOS.CO) - Dari berbagai jalan yang mengalami kerusakan di Kota Pekanbaru, tahun ini Pemko Pekanbaru hanya sanggup melakukan perbaikan dengan cara pengaspalan ulang (overlay) di tiga ruas jalan saja. Sisanya, cuma ditangani dengan tambal sulam.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hanya mengalokasikan anggaran Rp12 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2019 untuk perbaikan jalan rusak di tengah kota. Angka ini hanya sekitar 2,8 persen dari Rp435 miliar yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Di lain sisi, penyelesaian perkantoran Tenayan Raya milik Pemko Pekanbaru berada di angka sekitar Rp140 miliar atau berkisar seperempat dari anggaran dinas tersebut.
Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution kepada Riau Pos akhir pekan lalu menyebutkan hanya tiga ruas jalan yang diaspal ulang. ‘’Overlay tahun ini paketnya cuma tiga. Jalan Suka Karya, Jalan Darma Bakti dan Jalan Pemuda. Yang parah saja,’’ kata dia, akhir pekan lalu.
Nilai proyek pengaspalan ulang itu sendiri tidak terlalu besar. Hanya berkisar di angka Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar. Proyek overlay tiga jalan ini masih menunggu penandatanganan SK kuasa pengguna anggaran (KPA) di Dinas PUPR Kota Pekanbaru. ’’KPA belum SK-nya. PPK sudah. Sebelum kami mulai survei harga dulu, setelah itu keluar buku panduan kami masukkan dalam HPS Setelah itu lelang. Ditayangkan target kami akhir Februari ada yang mulai,’’ urainya.
Hanya tiga jalan yang dilakukan pengaspalan ulang membuat masih banyak jalan lain yang menunggu penanganan menyeluruh. Kerusakan jalan-jalan di dalam kota banyak yang masuk kategori parah akibat bertahun-tahun dibiarkan. Saat ditangani, penanganan pun hanya berupa tambal sulam yang tak bertahan lama.
Penanganan tambal sulam sendiri juga dikeluhkan oleh masyarakat. Karena ketahanan jalan yang diperbaiki hanya sebentar. Indra Pomi saat ditanyakam tentang hal ini berdalih Pemko Pekanbaru tak memiliki anggaran yang kuat untuk mengaspal ulang seluruh jalan rusak. ’’Kita kalau untuk overlay tidak ada uangnya. Kami sebenarnya mau overlay di tengah kota tapi kan mahal. Satu kilometer minimal Rp2 miliar. Kalau fullbase mungkin lebih mahal lagi,’’ singkatnya.
Sebelumnya, Dinas PUPR Kota Pekanbaru menyebut kecil kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk perbaikan jalan-jalan rusak di Kota Pekanbaru. Ketidakmampuan menjadi alasan. ‘Kami tidak bisa masukkan anggaran banyak-banyak, kami tidak mampu juga mengerjakannya,’’ kata Indra Pomi.
Dia beralasan, jikapun ditambah anggaran daerah disebutnya bisa saja tak tersedia untuk itu. Apa yang terjadi di 2018 lalu jadi pertimbangan. ’’Sama dengan (tahun, red) kemarin, perawatan jalan masuk di perubahan. Setelah dikerjakan tunda bayar jadi utang. Makanya harus hati-hati,’’ ungkapnya.
Perbaikan ruas-ruas jalan di Kota Pekanbaru belakang terus jadi sorotan. Masyarakat mengeluhkan penanganan yang terkesan lamban. Sebagian jalan seperti di Jalan Suka Karya dan Jalan Parit Indah kerusakan membuat jalan sudah tak lagi beraspal dan meninggalkan kerikil dan tanah berlubang. Di lokasi lain, Jalan Delima, masyarakat dan siswa sekolah menunjukkan protes sekaligus sindiran pada Pemko Pekanbaru yang lamban bertindak dengan memperbaiki serta menimbun sendiri jalan rusak.
Jika anggaran perbaikan jalan memakan porsi hanya sekitar 2,8 persen dari Rp435 miliar anggaran PUPR, maka porsi cukup besar dari anggaran itu dialokasikan untuk penyiapan kompleks Perkantoran Tenayan Raya, yakni seperempatnya atau sekitar Rp140 miliar dalam dua paket kegiatan multiyears yang sudah berjalan sejak tahun lalu.
Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru membantah Pemko Pekanbaru tak memprioritaskan perbaikan jalan dan ke lebih mementingkan penyelesaian Kantor Tenayan Raya. Meskipun dalam ploting anggaran perbedaan terlihat jelas. ’’Sama-sama prioritas. Kantor kalau tidak terselesaikan terbengkalai, tidak termanfaatkan. Jalan dalam kota prioritas juga menyangkut keselamatan masyarakat. Tenayan dibangun untuk kota masa depan. Kan gitu,’’ singkatnya.(ali)
