PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Angka bantuan penanganan pandemi corona (Covid-19), baik dari pusat, pemerintah daerah, maupun anggaran Kota Pekanbaru dinilai rawan disunat. Karena itu Pemko Pekanbaru diminta untuk bisa transparan dalam melaporkan dan juga pengunaannya.
Seperti disampaikan Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla kepada wartawan Kamis (23/4), masalah anggaran ini harus sangat berhati-hati, apalagi ini ditujukan untuk penanganan musibah wabah corona.
"Soal anggaran Covid-19 ini sebaiknya Pemko Pekanbaru harus lebih terbuka, bagaimana kondisinya," kata Roni.
Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak bertanya-tanya, begitu juga dengan besarannya bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat juga harus di informasikan.
"Supaya berapa yang dianggarkan dan berapa yang akan diberikan jumlahnya sama dan tidak berbeda seperti yang dianggarkan. Dan ini memang harus disosialisasikan dan harus lebih terbuka," paparnya.
Terlepas keterbatasan anggaran seperti yang dikeluhkan pemerintah, sepanjang datanya akurat tidak ada alasan lagi masyarakat untuk tidak dibantu sesegera mungkin.
Soal ada kekhawatiran anggaran itu akan terjadi penyelewengan atau disunat, kata Roni, memang sampai saat ini belum nampak, berapa Pemko Pekanbaru mendapat anggaran dari pusat berapa, lalu dari bantuan Pemprov Riau, dan Pekanbaru menyiapkan anggaran penanganan berapa pun belum bisa dipastikan, karena masih ada tambahan dari pihak lainnya.
"Maka, realisasi itu memang harus dipublikasikan, dan harus tahu juga kekuatannya dapat membantu masyarakat yang terkena dampak corona itu," jelasnya.
Untuk itu, dia juga berharap semua harus sama-sama memerhatikan dan saling mengawasi agar niat baik untuk membantu bisa terealisasi, tanpa ada persoalan di kemudian hari.
"Sampai hari ini saja banyak informasi yang belum jelas dan membingungkan masyarakat soal bantuan sosial ini, dan ini harus disampaikan seterang-terangnya," sarannya.
Makanya juga, dikatakannya, saat ini jangan dulu menduga-duga ha-hal yang belum ada realisasinya. Sampai ada dugaan pendataan yang dilakukan RT/RW hanya mendata keluarga dan kerabat sementara buktinya tidak ada.
"Biarkan mereka bekerja dahulu, dan tetap diawasi," katanya lagi.
Untuk itu, supaya masyarakat tidak resah karena dampak dari kebijakan pemerintah, maka Roni meminta cepat dilakukan pendistribusian bansos itu.
"Paling tidak ada skala prioritas dari data yang dimiliki oleh dinas sosial. Informasinya Dinas Sosial sudah punya data. Sebelum corona menyerang, sudah ada masyarakat yang susah, ditambah corona makin susah. Dan ini yang harus didahulukan, sambil data validasi selesai kan bisa disesuaikan. Paling tidak dilakukan pendistribusian secara bertahap," tuturnya.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun
