PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sudah beberapa hari karyawan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) mogok kerja. Akibatnya moda transportasi masyarakat, bus TMP tidak beroperasi. Masyarakat calon penumpang bus TMP pun dirugikan.
Rabu (22/12), beberapa calon penumpang bus berada di halte bus TMP. Mereka mengaku tidak tahu kalau karyawan bus TMP mogok kerja dan bus TMP tidak beroperasi. Tidak ada pemberitahuan dipasang di halte bus. Mereka harus menunggu berjam-jam hingga akhirnya menyerah. Sebagian ada yang terpaksa beralih ke jasa ojek online.
Polo, salah seorang calon penumpang bus TMP mengaku merasa dirugikan sebagai pengguna bus TMP. Pasalnya, ia telah lama berlangganan dan menggantungkan semua aktivitasnya dengan menggunakan moda tranportasi Kota Pekanbaru itu.
Ia mengaku sudah menunggu lebih dari satu jam, namun tak ada satu pun bus yang datang berhenti di halte tempat ia menunggu.
"Sangat terganggu lah. Ini saja bingung mau cari transportasi apa. Kalau pakai angkot bakal dua hingga tiga kali transit dan ongkosnya juga lebih besar. Pakai ojek online juga tidak semua penggunaan Trans Metro Pekanbaru yang punya telepon genggam dengan aplikasi itu," tuturnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Pekanbaru segera mengambil sikap karena aksi mogok ini sangat menyusahkan dan merugikan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan bus TMP. "Seharusnya juga ada pemberitahuan kepada kami kalau bus tidak beroperasi sehingga kami tidak harus menunggu berjam-jam di halte," sebutnya.
Hal senada juga diungkapkan Lolita. Ia mengaku baru saja menjalani vaksin Covid-19 di RS Bhayangkara Polda Riau. Saat itu ia diantar keluarganya. Dan saat akan pulang ke rumahnya, ia menunggu bus TMP di halte.
Setelah lama menunggu, Lolita tak mendapati satu pun bus TMP berhenti di halte. Ia pun bingung karena tidak mendapatkan informasi sedikit pun oleh pihak pengelola bus TMP.
"Saya tidak tahu. Ini tahunya dari Mbak kalau sudah tiga hari tidak beroperasi karena mogok gaji tak dibayarkan," katanya saat ditanya Riau Pos.
Lolita sendiri tidak menyalahkan para pekerja yang melakukan mogok dan berhenti melayani masyarakat karena hak mereka yang hingga kini belum dibayarkan oleh pihak majanemen bus TMP.
Namun dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang tidak langsung turun tangan dalam memberikan pelayanan dan alternatif lain bagi para pengguna Trans Metro Pekanbaru yang terdampak akibat aksi tersebut.
Pasalnya, tidak semua angkutan umum yang ada di Kota Pekanbaru memberikan pelayanan dengan rute seperti bus Trans Metro Pekanbaru, dan malah hanya membuat pengguna transportasi seperti dirinya kewalahan.
"Niatnya tadi karena ikut vaksin makanya mau pulang pakai bus saja. Karena haltenya tidak jauh dari area rumah di Pandau. Tapi kalau begini ya sama saja merepotkan kami. Ingin mengikuti aturan pemerintah tapi malah dibuat pusing karena pulang tidak dapat layanan transportasi," tuturnya.
Sementara itu, manajemen bus Trans Metro Pekanbaru direncanakan, Kamis (23/12) pagi akan bertemu dengan karyawan yang melakukan pemogokan kerja. Hal ini setelah ada sinyal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru bahwa uang untuk pembayaran gaji sudah dikirimkan.
"Pagi besok kami mau nego dengan mereka (karyawan,red). Karena BPKAD janji hari ini (kemarin, red) sudah dikirim uangnya, " jelas Azmi, Direktur PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) sebagai pengelola TMP pada Riau Pos, Rabu (22/12).
Evaluasi Jajaran di PT TPM
Dalam pada itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla menyayangkan aksi mogok kerja karyawan bus TMP, dan lebih di sayangkan lagi pimpinan PT Trans Pekanbaru Madani (TPM) tak mampu menyelesaikan persoalan yang dituntut oleh karyawannya tersebut.
"Untuk hal sangat disayangkan, terutama pimpinan PT TPM yang pasrah. Artinya kalau tidak mampu lagi ya harus resign dan mengundurkan diri akan lebih baik. Di perusahaan ini mencari orang yang mampu dalam segala hal, kondisi saat ini dia tidak mampu, " tegas Roni kepada wartawan, Rabu (22/12).
Dan yang paling pas lagi, Roni menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh di tubuh PT TPM ini. "Sekarang itu lagi mogok karyawannya, dan minta dilakukan juga evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan ini (PT TPM), " pintanya.
Meski begitu, politisi PAN ini juga minta supaya induk dari unit usaha PT TPM ini, PT SPP, untuk turun tangan membantu menyelesaikan masalah tunggakan gaji ini.
"Ini kan unit usaha dari PT SPP, maka dia harus turun tangan. Kita melihatnya saat ini PT TPM gagal kelola bus TMP," harapnya.
Sebelumnya, Direktur PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) Azmi sebagai pengelola bus TMP di Pekanbaru membenarkan adanya aksi mogok kerja para karyawannya. Diakuinya, ini bukan pertama kali.
"Iya. Berulang terus. Sudah sering begitu. Situasinya sama saja. Mereka ngotot harus dua bulan dapat gaji, langsung mogok," jelasnya, Selasa (21/12).
Lebih lanjut dia menjelaskan, biasanya hitungan gaji karyawan baik itu pramudi dan pramugara nya usai dihitung per tanggal 21 dan paling lama dibayar tanggal 5 di bulan selanjutnya.
Namun, masalah muncul ketika setelah bulan baru tiba, uang yang akan dibayarkan anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu tak ada. "Tentu dua bulan (belum gajian, red). Tidak mau lagi (bekerja) dia, " imbuh mantan Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru ini.
Manajemen, kata Azmi sulit untuk memaksa karyawan bekerja dalam kondisi gaji belum dibayarkan. Dia khawatir situasi malah jadi memanas. "Kami sulit maksa-maksa, nanti anarkis lagi. Tapi anggota tetap berupaya (membujuk, red), " imbuhnya.
Diakuinya, saat ini uang yang akan digunakan untuk membayar gaji memang tak tersedia di kas PT TPM. Sementara, untuk operasional TMP masih mengandalkan subsidi dari Pemko Pekanbaru.
"Karena itu (uang, red) tidak ada. Kita diaudit dulu baru bisa mengajukan. Dari pemko (uang, red) belum masuk ke PT SPP, " ungkapnya.(ayi/gus/ali/yls)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
