PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyoroti anggaran di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru. Ini diketahui saat Komisi IV menggelar hearing dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pekanbaru, Senin (22/8).
Hearing dipimpin Ketua Komisi IV Nurul Ikhsan serta hadir anggota komisi Sigit Yuwono, Robin Eduar, Roni Pasla, Zulfahmi, dan Jepta Sitohang. Hearing juga dihadiri Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi. Sementara dari Bappeda Pekanbaru hadir Kepala Bappeda Pekanbaru Ahmad beserta sekretaris dan para kepala bagian (kabag).
Dalam hearing, berdasarkan data yang dibawa Bappeda, ada OPD yang anggarannya dinilai terlalu besar. Namun ada OPD yang anggarannya dinilai kecil padahal perlu anggaran besar.
Disampaikan anggota Komisi IV DPRD Ali Suseno, dari semua OPD yang ada di Pemko Pekanbaru, OPD yang disorot anggarannya ialah Bapenda, Perkim dan DLHK.
"Ini anggaran Bapenda sampai Rp82,7 miliar untuk apa? Kantor mereka sudah seperti itu, apa yang mau dibuat lagi? Ini harus menjadi perhatian," tegas Ali, Senin (22/8).
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan menyinggung anggaran di Dinas Perkim. Katanya, anggaran di Dinas Perkim hanya Rp113 miliar. Jumlah ini dinilai tidak pas mengingat kegiatan di Dinas Perkim banyak menyentuh masyarakat.
"Kami minta ini ditambah. Banyak kegiatan Perkim ini tertunda, padahal langsung dirasakan masyarakat. Seperti pembersihan drainase dan lainnya," tegasnya.
Begitu juga dengan anggaran di DLHK Pekanbaru yang dinilai fantastis yaitu Rp123,9 miliar. Dengan anggaran tersebut, seharusnya sudah bisa menyelesaikan persoalan sampah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. "Kita nanti akan tunggu pemaparan khusus dari DLHK, seperti apa pengajuan pengelolaan sampah ke depan, tahun 2023. Kita mau yang terbaik," ungkap Sigit Yuwono .
Sementara itu, Kepala Bappeda Pekanbaru Ahmad menegaskan, bahwa anggaran yang diposkan untuk OPD tersebut masih tentatif. Nanti finalnya saat pembahasan di TAPD dan Banggar DPRD.
"Anggaran di Perkim Rp113 miliar memang sebanyak itu. Tapi karena targetnya harus naik, makanya angkanya itu," paparnya.
Sementara anggaran di Badan Pertanahan Pekanbaru di antaranya diperuntukkan untuk mensertifikasi aset-aset Pemko, pembebasan lahan, termasuk biaya konsolidasi tanah (KT). Pada hearing ini juga dipaparkan anggaran OPD lainnya yang besar. Seperti Dinas PUPR Rp201,8 miliar, Dinas Kesehatan Rp269,5 miliar, Dinas Pendidikan Rp713,3 miliar, serta anggaran OPD lainnya, yang kebanyakan di bawah angka Rp100 miliar.
"Pada intinya, untuk anggaran lainnya juga nanti akan dipaparkan lagi pada rapat selanjutnya. Termasuk soal rencana pengelolaan sampah, apakah tetap diswakelola atau pihak ketiga lagi," ungkap Ahmad.(yls)
Laporan AGUSTIAR, Kota
