PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Program Universal Coverage Health (UHC) yang kini sedang digesa Pemko Pekanbaru mendapat dukungan dari pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, berharap manfaatnya dapat disosialisasikan secara komprehensif.
Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama ST MT melalui program UHC, pihaknya berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat terjamin, dan bisa semakin mudah dan menyeluruh.
"Kami sudah dapat informasi, beberapa waktu lalu, Ketua TAPD Kota Pekanbaru, yaitu Sekko Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan (Diskes) dan BPJS Kesehatan sudah memberi proyeksi atau gambaran apabila UHC dapat dilakukan Pemko Pekanbaru," ujar Ginda, Kamis (22/6).
Untuk memuluskan program ini Pemko Pekanbaru terus menggesa capaian UHC, dan ingin segera merealisasikan serta menjadikanya sebagai kado bagi masyarakat pada momen HUT ke-239 Kota Pekanbaru.
Informasi ini disampaikannya saat ini ada 68 ribu lebih warga Pekanbaru yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Pemko Pekanbaru sendiri berupaya agar pada pertengahan tahun ini 95 persen warga Pekanbaru bisa mendapat jaminan kesehatan. Sehingga, target UHC 95 persen bisa tercapai pada pertengahan tahun ini.
Ginda menyebutkan, anggaran yang mencapai lebih kurang Rp7,5 miliar itu nantinya akan dikonversikan setiap bulan. Setiap bulan pemerintah harus mampu menalangi.
"Ini sifatnya menalangi. Program yang bagus ini, namun bebannya di APBD. Inilah yang diekspose oleh Pemko Pekanbaru bersama Diskes dan BPJS Kesehatan," katanya.
Namun begitu, mengingat postur anggaran Pemko Pekanbaru saat ini masih sangat minim, Ginda pun mengingatkan Pemko Pekanbaru supaya jangan mengejar suatu hal yang berat ini apabila postur anggaran memang belum mencukupi. Dan disarankan mencari stimulus-stimulus yang dapat membantu dalam penganggaran UHC ini.
"Jangan sampai Pemko Pekanbaru nanti berutang besar kepada BPJS Kesehatan. Imbasnya, BPJS pelayanannya juga kurang maksimal nantinya. Kepada Diskes Pekanbaru perhitungannya juga harus jeli," ungkapnya.
Melihat kinerja Diskes Pekanbaru saat ini dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan BPJS Kesehatan, Ginda pun optimistis UHC bisa terlaksana pada tahun 2024 mendatang. Ia juga berharap program UHC ini benar-benar menjadi kado untuk Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-239 di bidang layanan kesehatan.
"Adanya UHC ini dampaknya betul-betul dirasakan masyarakat. Sangat mempermudah masyarakat dalam berobat. Artinya, program yang sangat menyentuh langsung untuk masyarakat," terangnya.
Diakui Ginda, selain postur anggaran yang belum mencukupi, penyebab Kota Pekanbaru belum tercapai UHC, salah satunya proyeksi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercapai atau tidak. Apabila PAD bisa tercapai diangka 95 persen saja, maka UHC juga bisa terbantu. Karena postur anggaran dilihat dari PAD juga.
"Kepada Diskes sebagai leading sektor program UHC, harus bisa menyingkronkan data penduduk dan data penerima UHC. Jangan nanti data yang ada tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Jangan sampai nanti jadi beban. Beban ini yang membuat pembengkakan biaya. Jadi Diskes harus betul-betul teliti dalam menyingkronkan data penerima UHC," saran Ginda.
Sebelumnya, Pemko sudah menargetkan program ini dapat dijalankan pada pertengahan tahun ini. Tepatnya Juli 2023 nanti seluruh warga mendapat jaminan kesehatan.
"Kita ingin UHC berlaku pada 1 Juli 2023," ujar Sekretaris Daerah Kota, Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution kepada wartawan.
Untuk itu, dijelaskannya Pemerintah kota berupaya agar pada pertengahan tahun ini 95 persen warga Pekanbaru bisa mendapat jaminan kesehatan. "Kita sedang berupaya untuk memenuhi kuota 95 persen masyarakat kota sudah masuk keanggotaan BPJS Kesehatan," paparnya.(lim)
Laporan AGUSTIAR, Kota
