PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pekanbaru telah bergulir. Namun, bantuan pokok untuk masyarakat miskin dan rawan miskin hingga hari ketujuh belum juga tiba.
Hal ini menjadi problematika yang kompleks di tengah larangan aktivitas masyarakat namun belum ada sama sekali realisasi dari wacana bantuan dari Pemko Pekanbaru tersebut.
Pengamat kebijakan publik, Khairul Amri, mengatakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini latah. Artinya, kebijakan yang sudah direalisasikan semestinya sudah matang persiapannya.
"Kebijakan PSBB ini kan kebijakan darurat, kebijakan menyikapi kondisi darurat Covid-19. Kalau begini seharusnya segala persiapan sudah siap. Mengapa saya bilang latah? Karena sampai saat ini Pemko masih mendata terus, realisasi belum, masyarakat miskin dan rawan miskin butuh bantuan tersebut, setidaknya kebutuhan pokok," kata Khairul, kepada Riaupos.co, Kamis (23/4/2020).
Seharusnya, katanya lagi, kalau situasi darurat tidak bisa dengan birokrasi yang berbelit. "Kasihan masyarakat," ujarnya.
Dikatakan Khairul, sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru telah berkomitmen soal jumlah masyarakat yang akan dibantu. Namun sampai hari ini realisasi tersebut masih tidak jelas sehingga kepercayaan publik terhadap hal itu juga menurun.
"Harusnya bantuan itu sudah bisa di kucurkan, bisa sembako atau bantuan langsung tunai (BLT). Sekarang bantuan macam hantu, padahal publik sudah berpresepsi jika PSBB pasti sudah siap," kata Dosen Universitas Riau ini.
Disisi lain, soal penutupan sejumlah ruas di ibu kota Riau, Khairul mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia hal ini adalah langkah bagus yang terstrategi dengan baik antara Pemko dan aparat.
"Sedikit banyaknya ini akan memengaruhi mobilitas masyarakat, aturan yang mau lewat 1000 orang, turun jadi 200 misalnya. Karena mereka malas keluar, jalanan ditutup, seperti itu," kata dia.
Namun kebijakan penutupan ruas jalan itu kalau bisa jangan malam saja, namun siang juga. Lantaran penyebaran virus juga tak mengenal waktu.
"Sebenarnya PSBB Pekanbaru ini lucu, tak ada bedanya dengan social distancing biasa, sebab masih banyak aktivitas yang luput di siang hari. Ini jangan cuma didiamkan saja, penerapan harus maksimal," ujarnya.
Namun, lagi-lagi harus kembali pada bantuan yang harus direalisasikan ke masyarakat tersebut. Lantaran jika ditegakkan dengan baik, kebutuhan mereka harus diperhatikan dengan baik pula.
"Kita ingin PSBB optimal sampai implementatifnya begitu, kasihan publik kita sudah mau ramadhan juga, masyarakat miskin dan rawan miskin ini mohon diprioritaskan," ungkap Khairul.
Dia menilai, kebijakan PSBB Pekanbaru tersebut belum maksimal berdasarkan fakta di lapangan. Jadi, menurut dia, PSBB itu harus ada balance antara kepatuhan publik dan optimalisasi pemerintah.
"Ini harus saling mengisi. Di satu sisi publik mematuhi imbauan, sisi lain pemerintah harus tahu diri, berikan mereka bantuan untuk mengisi kebutuhan pokok di rumah," jelasnya.
Dia berharap, Pemko Pekanbaru dapat segera tanggap akan hal ini. "Kita harapkan keseriusan dalam rangka maksimalisasi dan optimalisasi Pemko Pekanbaru, sehingga benar-benar bisa menghentikan persebaran virus corona," katanya mengakhiri.
Laporan: *1/Eka Gusmadi Putra
Editor: Hary B Koriun
