PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan mengungkapkan bahwa anggaran yang diusulkan Pemko Pekanbaru untuk penanggulangan banjir masih minim.

"Untuk APBD Perubahan 2022 ini, belum jelas. Karena kami belum lihat KUA PPAS R-APBD Perubahan 2022. Pemko belum serahkan ke kami. Tapi melihat kondisi yang ada, kalau pun ada anggarannya hingga akhir tahun 2022, itu sangat sedikit," sebut politisi Gerindra ini, Rabu (21/9).

Sementara itu, untuk anggaran di APBD Murni 2023, dari usulan Pemko Pekanbaru ke DPRD Pekanbaru, anggaran penanggulangan banjir di Dinas PUPR hanya sekitar Rp18 miliar dari total anggaran keseluruhan di PUPR sebesar Rp201,8 miliar.

Sementara di OPD terkait lainnya, Dinas Perkim, dana OP (operasional) hanya diposkan sekitar Rp5 miliar dari total anggaran Perkim tahun 2023 yakni Rp113, 9 miliar.

"Kalau hanya segitu, tak cukup lah. Karena masih ada ratusan titik banjir yang akan diselesaikan. Harusnya, mesti ada sumber anggaran lainnya seperti dari provinsi dan pusat," katanya.

Komisi IV DPRD yang membidangi persoalan ini, sudah meminta kepada Pemko Pekanbaru, agar menambah porsi anggaran di Perkim menjadi Rp150 miliar. Dengan catatan, pos anggaran penanggulangan banjir dimaksimalkan.

Sebab diketahui, di anggaran Perkim ini, banyak bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Seperti halnya pembersihan drainase dan sejenisnya. Berapa banyak permukiman masyarakat yang terendam banjir jika hujan, akibat saluran air di drainase tidak bagus.

"Hendaknya keinginan kita ini bisa direalisasikan. Tentu selama pembahasan anggaran, kita akan kejar ini terus. Kita tidak ingin, lebih banyak anggaran seremonial dibanding untuk masyarakat. Itu jangan sampai terjadi," harapnya.

Untuk diketahui, untuk penanggulangan banjir ini, sayangnya anggarannya juga tak diplot dalam anggaran di kecamatan. Praktis, pihak kecamatan hanya diperintahkan melaksanakan gotong royong dengan masyarakat, untuk penanganan banjir.

Data dari Komisi IV DPRD Pekanbaru, anggaran di setiap kecamatan tahun 2023 nanti di bawah Rp20 miliar. Yang terbanyak Kecamatan Tenayan Raya Rp18,7 miliar dan Kecamatan Rumbai Rp 18,3 miliar. Selebihnya di bawah angka itu.(yls)

Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru