PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, mengusulkan untuk diberikannya asuransi kepada petugas lapangan penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang selama ini bertugas di Riau. Pasalnya, selama ini saat bertugas para petugas tersebut belum dinaungi oleh asuransi.
Kepala BPBD Riau Edward Sanger mengatakan, asuransi tersebut penting karena dalam penanganan Karhutla, para petugas menghadapi resiko yang tinggi. Yakni harus berhadapan dengan api serta asap tebal yang sulit dipadamkan karena kebanyakan membakar lahan gambut.
‘’Resiko kerja petugas penanganan Karhutla ini cukup tinggi, dengan resiko itu kalau tidak ada perhatian lebih dari pemerintah seperti asuransi kan sangat miris. Kalau selama inikan tidak ada asuransi, jika terjadi apa-apa, itulah bentuk pengabdian petugas,” kata Edward.
Dicontohkan Edward Sanger, resiko besar yang dihadapi petugas penanganan Karhutla yakni meninggalnya satu anggota TNI saat melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 lalu. Saat itu, anggota TNI tersebut juga tidak mendapatkan asuransi.
“Dengan resiko yang besar tersebut, barangkali pemerintah pusat bisa memberi asuransi kepada petugas-petugas yang selama ini selalu pada posisi terdepan saat terjadi Karhutla di Riau,” harapnya.
Untuk perkembangan karhutla di Riau, Edward mengatakan bahwa status siaga Karhutla di Provinsi Riau berlangsung hingga 31 Oktober mendatang. Status siaga karhutla ditetapkan dalam rapat gabungan Selasa 19 Februari 2019 lalu dan sudah berjalan selama enam bulan.
‘’Sejak penetapan status siaga karhutla, banyak bantuan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah. Mulai dari bantuan logistik, hingga bantuan enam unit helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) RI. Terkahir, kemarin kita dibantu lagi 1.500 personel gabungan TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat peduli api yang disebar ke seluruh pelosok di seluruh Riau,” katanya.
Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan nantinya status siaga karhutla di Riau ini akan diperpanjang setelah berakhir tanggal 31 Oktober mendatang, Edwar belum bisa memastikan. Sebab berakhirnya status siaga karhutla masih lama.
“Masih lama lagi, 31 Oktober berakhirnya, kita lihatlah nanti perkembangannya seperti apa,” ujarnya.
Edwar mengungkapkan, Riau merupakan salah satu provinsi yang lebih dulu menetapkan status siaga karhutla. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yang disampaikan langsung oleh Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polhukam Irjen Pol Carlo Brix Tewu saat Rakor Evaluasi dan Antisipasi pengendalian Karhutla semester I tahun 2019 di Hotel Pengeran Pekanbaru, Kamis (18/7).
Dalam Rakor tersebut terungkap, dari 11 daerah di Indonesia yang rawan karhutla, baru lima provinsi yang sudah menetapkan status siaga darurat. Di antaranya adalah Provinsi Riau, Kalbar, Sumsel, Kalteng dan Kalsel. Sedang yang belum menetapkan status siaga adalah Aceh, Sumut, Jambi, Babel, Kaltim dan Papua.
“Kita termasuk yang diapresiasi, karena sudah menetapkan status siaga dan Dansatgasnya kan juga langsung Pak Gubernur. Sehingga dari awal kita sudah bisa melakukan pencegahan,” kata Edwar.
TNI Pantau Karhutla
Akhir pekan biasanya dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berlibur atau berjalan-jalan bersama orang terkasih dari rutinitas sehari-hari. Namun, pemandangan ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Serka Samsul Wahidin.
Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TMMD ke-105 Kodim 0313/kpr bersama Babinsa Koramil 04/Pkl Kuras. Bersama timnya ini pada Ahad (21/7), ia tetap melaksanakan patroli dan sosialisasi di daerah rawan karhutla. Salah satunya, di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
“Desa ini berbatasan langsung dengan hutan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo,red),” ujarnya.
Maka dari itu, desa tersebut memiliki kerawanan yang sangat tinggi. Mulai dari kebakaran hutan, pembalakan liar hingga pengalihan hutan menjadi areal berkebunan. ‘’Karena kerawanan yang tinggi, Babinsa harus extra dalam melaksanakan patroli sehingga hutan aman, flora dan fauna didalamnya agar tetap terjaga,” ucapnya.
Atas perhatian itu, Kepala Desa Lubuk kembang bunga, Roji sangat berterima kasih atas perhatian dan rasa aman yang diberikan oleh Kodim dan Babinsa kepada masyarakat setempat.
‘’Terimakasih, tentunya kami merasa aman dari orang-orang yang ingin merusak lingkungan,” ucapnya. (sol/*1)
