Mei, Targetkan Jamkesda Diintegrasikan ke BPJS

Pekanbaru | Selasa, 22 Mei 2018 - 10:13 WIB

KOTA (RIAUPOS.CO) -  Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial (Dissos) terus melakukan integrasi masyarakan pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun hingga saat ini Dissos Kota Pekanbaru mencatat masyarakat pengguna Jamkesda sekitar 34.996 jiwa.

Selain itu Dissos Pekanbaru juga mencatat hingga 2017 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) terintegrasi sekitar 42.839 jiwa. Data yang belum terintegritas saat ini masih melakukan validasi dari Dissos Pekanbaru.

Baca Juga :712 Warga Kurang Mampu Terima Santunan Kematian

“Angka tersebut berdasarkan validasi dan verifikasi yang dilakukan untuk percepatan alokasi penambahan kuota PBI JKN dilaksanakan hingga 31 Mei mendatang. Kami juga berharap kerja sama dari masyarakat RT maupun RW, lurah bahkan camat bahwa penambahan kuota ini adalah masyarakat miskin yang terdata dalam basis data terpadu (BDT) di Kementerian Sosial,” sebut Kepala Dissos Pekanbaru Chairani kepada Riau Pos kemarin.

Lebih lanjut mantan Camat Tampan ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi dua tahun sekali. Sebab verifikasi ini dilakukan jika ada keluarga yang meninggal atau pindah tempat tinggal serta data ganda.

Senada dengan Kepala Dissos Pekanbaru, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy mengatakan, masyarakat yang terdaftar di Jamkesda akan diintegrasikan ke BPJS.

Zaini juga mengklaim bahwa dengan pengintegrasian Jamkesda ke BPJS, maka pelayanan yang masyarakat dapatkan lebih maksimal. Jamkesda, kata Zaini, pelayanannya terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau BPJS kan sistemnya gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu. Jadi lebih maksimal (pelayanannya, red),” terang Zaini.

Untuk sumber pembiayaannya, Zaini mengatakan nantinya akan ada tambahan penerimaan bantuan iuran (PBI) dari APBN. Maka, ia mengatakan iuran yang sebelumnya ditanggung oleh daerah akan dialihkan menjadi tanggungan PBI APBN.

“Target kita Mei ini, sudah bisa kami usulkan agar diintegrasikan ke BPJS dengan PBI APBN. Sampai saat ini, angkanya sudah ada 42.839 orang. Ada juga yang masih belum kita integrasikan, dan kami masih menunggi data tambahan dari Dinas Sosial untuk dialihkan menjadi BPJS dengan tanggungan PBI APBN. Sekarang tinggal memverifikasi data saja. Target kami, ya Mei ini,” tutup Zaini.(tya)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook